Pertahankan Usia Produktif Tinggi, Pemerintah Jaga Rerata Jumlah Anak Per Keluarga 2,1

Pemerintah ingin menjaga rata-rata jumlah anak per keluarga di kisaran 2,1 agar populasi masyarakat usia produktif tetap tinggi
Lingga Sukatma Wiangga | 24 Agustus 2018 15:55 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah ingin menjaga rata-rata jumlah anak per keluarga di kisaran 2,1 agar populasi masyarakat usia produktif tetap tinggi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini melihat tren penurunan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat.

Hal itu memungkinkan Indonesia mengalami aging population atau populasi masyarakat lanjut usia sangat cepat.

Padahal, kata dia, Indonesia masih butuh penduduk usia produktif yang tinggi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Agar ke depan Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

“Karena itu strategi yang kita terapkan adalah bagaimana menjaga agar total tingkat jumlah anak per keluarga bisa dipertahankan disekitar 2. Utamanya 2,1,” katanya sesaat setelah peluncuran buku Proyeksi Antar Sensus Penduduk 2015-2045 di Istana Wakil Presiden RI, Jumat (24/8)

Untuk menjaga rerata jumlah anak per keluarga tersebut, menurutnya tingkat kematian bayi di Indonesia harus ditekan. Saat ini Bambang menyebut kematian ibu maupun bayi di Indonesia masih lebih tinggi dari standar dunia.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menjaga replacement rate atau tingkat penggantian. Yaitu di mana terdapat orang meninggal, berharap ada orang yang lahir.

“Tapi kalau tingkat kematian ibu maupun anak masih tinggi berarti replacement rate bisa tidak terjadi,” ujarnya.

Adapun strategi untuk menekan kematian bayi dan ibu, lanjut Bambang, pemerintah akan terus memerbaiki fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, hingga proses persalinan.

Dia pun menegaskan, saat ini isu dalam konteks demografi bukan beban penduduk, akan tetapi tingkat kematian ibu dan anak yang bisa mengakibatkan penurunan pertumbuhan penduduk menjadi terlalu cepat.

“Pemerintah  juga harus hadir misalkan memberikan pelayanan pendidikan yang baik, kesehatan, infrastruktur dasar, sehingga setiap keluarga merasa nyaman ketika memiliki anak. Sekarang adalah bagaimana kita menjaga tadi jumlah anak per keluarga itu di seputaran dua. Karena sekarang beberapa provinsi di Jawa TFR-nya sudah di bawah 2,” imbuhnya.

Tag : bappenas
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top