OPINI: APBN yang Sehat, Adil, Mandiri

Melalui arsitektur APBN yang sehat,adil dan mandiri merupakan ikhtiar sekaligus kado indah yang diharapkan menjadi jawaban untuk atas mimpi-mimpi indah seluruh rakyat Indonesia, yaitu sebuah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo, Insyaallah.
Wahyu Utomo, Kabid Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu | 25 Agustus 2018 12:03 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan kata pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/8). - JIBI/Yodie Hardiyan

Bisnis.com, JAKARTA – Dinamika perekonomian glo bal walaupun me nun jukkan tren perbaikan, ma sih diliputi ri si ko ketidakpastian. Perang da gang AS dan China, kebijakan pro tek sio nisme yang kontra produktif dengan ak ti vitas perdagangan dunia yang dipertontonkan AS, seperti ke naikan suku bunga The Fed yang dapat memicu capital flight da ri emerging market, ketatnya kom pe tisi global, volatilitas harga ko mo ditas dan ancaman krisis geopo litik di Timur Tengah, dan ge jolak nilai tukar Turki menjadi tantangan dan sekaligus potensi risiko yang perlu diwaspadai.

Indonesia sebagai bagian dari ekosistem perekonomian global menyadari bahwa daya jalar volatilitas perekonomian global tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian domestik. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir dan dinamika likuiditas yang semakin ketat, berdampak pada meningkatnya yield, pelebaran defisit current account, kenaikkan harga minyak, dan volatilitas harga komoditas.

Sementara itu pada sisi lain dalam pengelolaan ekonomi untuk menghantarkan terwujudnya kesejahteraan, juga masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu direspons dengan ramuan inovasi kebijakan yang tepat dan mujarab.

Beberapa tantangan tersebut antara lain, daya saing yang perlu ditingkatkan, melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan infrastruktur, perbaikan iklim investasi dan penguatan ekspor.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah mendorong ketahanan pangan dan energi, efektivitas program perlindungan sosial agar memberi manfaat yang nyata dan dapat mengakselerasi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Di samping itu juga kualitas desentralisasi fiskal perlu ditingkatkan agar memberi manfaat nyata bagi perbaikan kualitas pelayanan publik di daerah dan memberi kontribusi signifikan bagi terwujudnya pemerataan dan kemandirian daerah dalam bingkai NKRI.

Stabilitas politik, ekonomi dan keamanan tetap perlu dijaga, serta isu-isu lain misalnya penanganan stunting, kesetaraan gender, perubahan iklim dan disaster management juga menjadi isu sentral yang mempunyai nilai strategis.

Pada sisi lain dalam konteks untuk mewujudkan kesejahteraan, target yang ditetapkan Pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi pada kisaran 5,3%, perluasan kesempatan kerja dengan mendorong penurunan pengangguran menjadi berkisar 4,8%—5,2%, kemiskinan berkisar 8,5%—9,5% dan gini ratio sebesar 0,38-0,39 serta IPM sebesar 71,98.

Mencermati dinamika perekonomian baik global maupun domestik, tantangan yang dihadapi serta target pembangunan yang telah ditetapkan, maka pemerintah perlu mendesain arah dan strategi kebijakan fiskal agar mampu merespons dinamika perekonomian secara efektif, menjawab tantangan secara tepat dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Untuk itu, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal perlu didorong agar lebih sehat baik dalam prespektif jangka pendek, menengah maupun panjang. Selaras dengan hal tersebut maka atmosfer dalam arsitektur RAPBN 2019 adalah menghadirkan APBN yang “Sehat, Adil dan Mandiri”.

APBN yang sehat terefleksi dari defisit yang relatif rendah (1,84% dari PDB) namun tetap produktif untuk akselerasi pertumbuhan, keseimbangan primer menuju positif (negatif Rp21,7 triliun), dan rasio utang yang tetap terkendali dalam batas aman (di bawah 30% PDB).

Sedangkan makna APBN yang adil ditunjukan dengan semakin berimbangnya keuangan pusat dan daerah yang terefleksi semakin tingginya transfer ke daerah dan dana desa, semakin besarnya komitmen pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang terefleksi dengan penguatan program perlindungan sosial (kenaikan besaran bantuan PKH sebesar 100%, kenaikan PBI program JKN mencapai 96,8 juta), peningkatan akses pembiayaan bagi KUMKM, dan usaha ultra mikro, serta akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada sisi lain keadilan juga ditunjukan fokus pemerintah bukan hanya untuk pembangunan fisik semata (infrastruktur) tetapi juga serius untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, vokasional, dan kegiatan riset pengembangan.

Hal ini mencerminkan bahwa komitmen yang kuat pemerintah tidak hanya mengedepankan pembangunan bagi generasi saat ini tetapi juga mempersiapkan fondasi bagi perbaikan generasi mendatang.Inilah upaya untuk mewujudkan keadilan antargenerasi.

Sementara itu upaya menghadirkan APBN yang mandiri ditandai dengan semakin optimalnya penerimaan perpajakan yang didorong dapat tumbuh 15% melebihi pertumbuhan alamiahnya, serta mendorong pendalam pasar keuangan domestik dan pengurangan komposisi valas dalam penerbitan SBN, upaya keras mendorong peningkatan ekspor dengan berbagai terobosan kebijakan antara lain program National Interest Account (NIA), program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

APBN 2019 diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dengan fokus penyehatan fiskal dan kebijakan fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing ekspor.

Dalam konteks penyehatan fiskal ditempuh dengan mendorong agar APBN produktif untuk mendukung pencapaian target, efisien pemanfaatan sumber daya, berdaya tahan dalam meredam ketidakpastian serta mampu mengendalikan risiko.

Sedangkan upaya mendorong investasi dan daya saing ekspor ditempuh dengan melakukan simplifikasi dan memberi kemudahan, perbaikan pelayanan publik serta dukungan fiskal untuk investasi dan peningkatan ekspor.

Sejalan dengan hal tersebut pa dalevel operasional strategi yang ditempuh adalah pertama, mo bi li sa si pendapatan yang realistis se la ras dengan kapasitas perekono mi an.

Kedua, mendesain belanja yang efektif dan produktif dengan pe nguat an value for money dengan ha rap an setiap rupiah yang dibelan ja kan negara akan memberi man faat yang nyata bagi perbaikan ke se jah teraan masyarakat sekaligus mampu menjadi stimulus bagi pereko nomian.

Ketiga, efisiensi dan inovasi pembiayaan dengan pe ngem b angan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui pe li batan sektor swasta, BUMN dan BLU untuk berperan sebagai agen pembangunan dalam mengkaselera si pencapaian target pembangunan.

Postur RAPBN 2019 masih ekspansif terarah dan terukur dengan defisit Rp297,2 trilun (1,84% PDB). Pendapatan negara sebesar Rp2.142,5 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.439,7 triliun.

Sementara itu, anggaran pendidikan sebesar Rp487,9 triliun, anggaran kesehatan Rp122 triliun dan anggaran mendukung pembangunan infrastruktur sebesar Rp420,5 triliun serta dana desa sebesar Rp73 triliun.

Melalui arsitektur APBN yang sehat,adil dan mandiri merupakan ikhtiar sekaligus kado indah yang diharapkan menjadi jawaban untuk atas mimpi-mimpi indah seluruh rakyat Indonesia, yaitu sebuah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo, Insyaallah.

*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Sabtu (25/8/2018)

Tag : apbn
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top