Pariwisata Dipacu untuk Genjot Devisa, Akses Transportasi Udara masih Jadi Kendala

Pemerintah terus mematangkan strategi konkrit dalam hal pengembangan sektor pariwisata di Tanah Air sebagai salah satu upaya untuk terus mendorong peningkatan penerimaan devisa negara.
Puput Ady Sukarno | 29 Agustus 2018 01:55 WIB
Turis asal China mengunjungi Yogyakarta. - Antara

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Pemerintah terus mematangkan strategi konkrit dalam hal pengembangan sektor pariwisata di Tanah Air sebagai salah satu upaya untuk terus mendorong peningkatan penerimaan devisa negara. 

Pasalnya pengembangan sektor pariwisata memiliki peran yang strategis dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan penguatan ketahanan eksternal Indonesia ditengah kondisi depresiasi rupiah saat ini akibat gejolak global.
 
Dwi Pranoto, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Regional 2, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis yang dapat mendorong peningkatan penerimaan devisa sehingga pada gilirannya dapat memperbaiki neraca transaksi berjalan saat ini yang diakui masih mengalami defisit.  
 
"Upaya untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dengan mendorong pengembangan sektor pariwisata menjadi fokus perhatian pemerintah dan Bank Indonesia saat ini," ujarnya saat Briefing Media di sela Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (Rakorpusda), di Yogyakarta, Selasa (28/8/2018). 
  
Penyelenggaraan Rakorpusda yang diinisiasi bersama oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut diharapkan menghasilkan strategi kebijakan yang akan menjadi prioritas bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia untuk mengakselerasi pengembangan sektor pariwisata tersebut. 
 
Menurutnya untuk bertransformasi menjadi negara maju, Indonesia memerlukan struktur neraca pembayaran yang berkualitas ditandai dengan surplus Neraca Transaksi Berjalan yang memadai dan berkualitas. 
 
Selain itu, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang dapat mendorong perekonomian daerah, CAD dan penyerapan tenaga kerja. Kondisi itu, kata dia, dapat dicapai dengan pengembangan pariwisata daerah melalui akselerasi pengembangan kawasan ekonomi khusus dan destinasi pariwisata prioritas daerah.  
 
"Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan sinergi dalam akselerasi pengembangan destinasi pariwisata prioritas," ujarnya.
 
Aida Budiman, Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia menyatakan bahwa sektor jasa pariwisata adalah salah satu sumber utama yang dapat  digunakan untuk mendongkrak CAD. 
 
Menurutnya pertumbuhan penerimaan devisanya sangat tinggi, yakni 7 miliar di 2010, naik sekitar 20% menjadi sekitar 12,5 miliar pada 2017.
 
"Tapi tidak berhenti di situ [CAD] saja. Sektor pariwisata juga ada dampak ke ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan SDM yang memerlukan SDM yang bagus skillnya. Yang kita lakukan adalah mencoba membangun daya saing pariwisata kita," ujarnya.
 
Menurutnya, meskipun dalam beberpa tahun belakangan ini di Indonesia selalu CAD, namun barang yang diimpor itu, sekitar 80% di antaranya adalah bahan baku, 15% adalah barang modal, dan tidak sampai 10% yang untuk konsumsi. "Jadi kalau impor pun produktif, hanya CAD harus kita jaga," ujarnya. 
 
Safri Burhanuddin, Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Kementerian Maritim menambahkan bahwa dengan adanya Rakorpusda yang diinisiasi bersama BI diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan sektor pariwisata andalan Tanah Air dan dapat mengidentifikasi bagian mana saja yang butuh perbaikan segera.
 
"Misalnya terkait tambahan aksesibilitas untuk destinasi, atau atraksinya, atau amenitasnya kurang. Ini penting karena jumlah wisatawan dunia terus bergerak  dan kalau kita nggak siapkan, dia akan ke negara lain. Padahal kita punya potensi sangat luar biasa, tinggal bagaimana mengintegrasikan kementerian/lembaga (K/L) dan daerah, dan diperkuat sinerginya oleh BI," terangnya. 
 
Hiramsyah S Thaib, Ketua Tim Pokja Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata menambahkan bahwa sektor pariwisata telah menjadi komitmen untik terus dikembangkan oleh pemerintahan saat ini.
 
Namun demikian, pihaknya mengaku bahwa masalah aksesibilitas memang masih menjadi kendala yang seringkali di hadapi dalam pengembangan pariwisata tersebut, terutama transportasi udara.
 
"Misalnya kita ambil contoh saja Yogyakarta, kondisi Bandara Adi Sutjipto saat ini sudah melebihi kapasitas, sehingga perlu dibangun bandara baru seperti saat ini di Kulonprogo atau New Yogyakarta International Airport," ujarnya.
 
Pihaknya pun berharap bahwa sektor pariwisata dapat menjadi andalan penerimaan devisa Indonesia, sehingga mampu menjaga neraca transaksi berjalan tidak mengalir defisit, seperti di Thailand, yang selama ini juga mengandalkan penerimaan dari sektor pariwisata.
 
"Belajar dari Thailand, kami ingin pariwisata menjadi devisa utama, sehingga devisanya stabil. Momentum depresiasi rupiah ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan, kami akan genjot ini dan ini momentum besar yang bisa kita manfaatkan, dengan memperkuat dan menggenjot promosi kita," ujarnya. 
 
Rakorpusda pada 28-29 Agustus 2018 yang mengambil tema Memperkuat sinergi dalam akselerasi pengembangan destinasi pariwisata prioritas itu diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BI untuk debottlenecking permasalahan terkait penguatan sektor parisiwata dan pendukungnya.
 
Selain itu juga diharapkan dapat merumuskan upaya konkrit yang secara struktural dapat mengatasi permasalahan yang menghambat penguatan sektor pariwisata.

Tag : pariwisata
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top