Pemerintah Siapkan Pendanaan Proyek Infrasruktur Tahun Depan dari AIIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengungkapkan jumlah pinjaman Indonesia ke AIIB masih kecil jika dibandingkan dengan India.
Hadijah Alaydrus | 29 Agustus 2018 18:05 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro menyampaikan materinya pada seminar internasional tentang sumber daya manusia penggerak perekonomian di Kuta, Bali, Kamis (1/3/2018). - ANTARA/Nyoman Budhiana

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah mengamankan pendanaan US$691,5 juta untuk empat proyek, pemerintah berkomitmen untuk menambah daftar proyek yang akan diajukan pembiayaannya kepada Asian Infrasructure Investment Bank (AIIB) tahun depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengungkapkan jumlah pinjaman Indonesia ke AIIB masih kecil jika dibandingkan dengan India.

"Karena itu dalam pertemuan dengan Presiden AIIB, saya sudah menyiapkan daftar kegiatan di infrastruktur yang nantinya bisa dibiayai oleh AIIB baik sendiri [standalone] atau bersama [co-financing]," ujar Bambang, selepas pertemuan dengan AIIB di Gedung Bappenas, Rabu (29/8).

Dalam daftar yang akan disampaikan Bappenas, Bambang mengungkapkan pihaknya akan fokus kepada tiga sektor proyek, yaitu proyek infrastruktur transportasi massal berbasis rel, proyek energi terbarukan dan proyek-proyek KPBU/PPP dan PINA.

Daftar ini akan segera disusun dan diserahkan kepada AIIB. Untuk proyek transportasi massal berbasis rel, dia mengungkapkan Bappenas memiliki daftar proyek tersebut yang nantinya akan banyak dikembangkan di kota besar.

Sementara itu, proyek energi terbarukan akan difokuskan untuk pembangkit listrik tenaga air (hydro plant), bio energi dan panas bumi. Namun, dia menyampaikan tidak tertutup kemungkinan untuk jalan, bandara dan pelabuhan

Untuk proyek KPBU/PPP dan PINA, Bambang mengungkapkan AIIB nantinya dapat berperan sebagai pemberi pinjaman kepada swasta. Saat ini, AIIB telah memiliki direktorat tersendiri yang mampu membiayai proyek infrastruktur kepada swasta. "Kalau di World Bank itu IFC-nya, tetapi karena AIIB belum sebesar itu, jadi dibuat direktorat," ungkap Bambang

Menurut Bambang, portofolio pinjaman Indonesia di AIIB masih sedikit dibandingkan dengan India yang menempati posisi pertama. Hal ini disebabkan karena Indonesia kurang siap dalam mengajukan daftar proyek dibanding India.

"India sudah siap karena sudah punya list proyek sejak AIIB didirikan. Kalau kita terlambat untuk penyiapannya dan banyak yang masih ragu-ragu mau dalam pendanaan proyeknya, mau pakai APBN atau pinjaman," ujar Bambang.

Jika pinjaman Indonesia meningkat di AIIB, Bambang mengatakan Indonesia tidak perlu menambah uang setorannya ke lembaga tersebut. Adapun, setoran Indonesia sebesar US$3.360,7 juta dengan voting power sebesar 3,21%. Jauh di bawah setoran China dan India yang berada di posisi pertama dan kedua.

Bambang mengungkapkan pinjaman AIIB memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman komersil ke bank atau pinjaman ke pasar modal (surat utang).

"Kalau kita bisa memanfaatkan AIIB lebih banyak, dalam kondisi surat berharga negara sedang mengalami tekanan, maka kebutuhan pembiayaan bisa dilakukan sebagian melalui AIIB," papar Bambang.

Rencananya, AIIB juga akan mendanai proyek pengembangan kawasan wisata Mandalika sebesar US$260 juta. Persetujuan atas pinjaman tersebut akan diputuskan oleh dewan direktur AIIB pada September mendatang.

Tag : surat utang negara
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top