OPINI: Kemiskinan, Inklusi Keuangan dan Peran Milenial

Menjadi sangat menarik jika mampu mengombinasikan program inklusi keuangan dengan memanfaatkan potensi milenial untuk memberantas kemiskinan.
Munawar Kasan, Analis Senior Otoritas Jasa Keuangan | 31 Agustus 2018 13:47 WIB
Perkembangan angka kemiskinan Indonesia 2011-2016. - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA – Terlalu sayang bila ajang akbar International Monetary Fund-World Bank Group Annual Meetings 2018 manfaatnya lebih banyak dihitung dari sisi transaksi di sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan wisata.

Acara yang dijadwalkan digelar 8-14 Oktober 2018 di Bali tersebut tak cukup juga diukur dari dimensi leadership, knowledge transfer, investasi dan perdagangan, serta promosi pariwisata dan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).

Indonesia harus mendapatkan manfaat yang lebih esensial terkait dengan isu yang dibahas. Ajang tersebut bakal dihadiri lebih dari 15.000 peserta, diantaranya Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara. Selain membahas perkembangan ekonomi dan keuangan global, salah satu fokus bahasan adalah kemiskinan.

Dunia dan Indonesia masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Target pertama Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya pada tahun 2030. Data Bank Dunia (2017) menyatakan jumlah penduduk miskin dunia sebanyak 10,7% atau sekira 767 juta orang.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Indonesia mencapai 9,82% atau 25,95 juta. Sayangnya, berdasarkan survei Glocalities (2018) di 26 negara, masyarakat pesimistis kemiskinan global dapat diberantas di tahun 2030.

Salah satu program potensial untuk memberantas kemiskinan adalah melalui inklusi keuangan. Di dalam Perpres No.82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat mengakses layanan keuangan untuk pembayaran, simpanan, kredit, investasi, asuransi, atau lainnya. Inklusi keuangan dipercaya dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia (Gunarsih, dkk, 2018).

Hal senada ditemukan dalam riset Park dan Mercado (2015), yang bahkan menyatakan inklusi keuangan tidak hanya menurunkan kemiskinan, tetapi juga menurunkan ketimpangan pendapatan. Anwar dkk (2016) juga menghasilkan riset yang serupa bahwa inklusi keuangan memberikan efek signifikan pada investasi dan pertumbuhan, serta menurunkan kemiskinan.

Global Findex 2017 menyebutkan bahwa 69% orang dewasa di dunia memiliki akun di bank atau mengakses lembaga keuangan. Hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016 menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 67,82%. Artinya, (baru) 67,82% masyarakat Indonesia yang mengakses layanan keuangan formal.

Optimalisasi Milenial

Pembahasan isu kemiskinan dalam pertemuan tahunan IMF—Bank Dunia 2018 perlu dielaborasi lebih lanjut, yakni mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Di satu sisi banyak yang pesimistis pada target SDGs di tahun 2030. Namun di sisi lain, ada faktor yang dapat mempercepat pemberantasan kemiskinan. Faktor itu adalah generasi milenial.

Menjadi sangat menarik jika mampu mengombinasikan program inklusi keuangan dengan memanfaatkan potensi milenial. Keduanya menjadi sinergis dan saling menguatkan. Setidaknya ada empat hal yang menjadikan milenial dapat berperan sentral dalam ikut menggerus kemiskinan.

Pertama, jumlah dan peran milenial sangat signifikan di masa depan. Prediksi BPS pada tahun 2020, generasi yang lahir era 1980-an hingga 1990-an ini jumlahnya sekitar 34% dari total penduduk Indonesia. Generasi milenial menjadi penentu perubahan jelang tahun 2030 saat target SDGs berakhir. Pemberdayaan milenial sekarang sama artinya dengan pemberdayaan rakyat di masa depan.

Kedua, survei Deloitte (2017) menunjukkan adanya optimisme generasi milenial di negara-negara berkembang atas perubahan ekonomi (bahkan milenial Indonesia lebih optimistis). Kondisinya terbalik dengan milenial di negara maju yang cenderung pesimistis. Modal optimisme harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan sosial-ekonomi Indonesia.

Ketiga, generasi milenial memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan SDGs dan pengetahuan pengentasan kemiskinan (Glocalities, 2018). Potensinya dapat mengakselerasi pengakhiran kemiskinan di tahun 2030. Apalagi milenial cenderung bersemangat menjadi sukarelawan, berdonasi, dan aktif bersosialisasi, khususnya secara online.

Keempat, kemudahan milenial mengakses lembaga keuangan. Mereka jauh melek teknologi yang memudahkan akses teknologi finansial (tekfin).

Program Akseleratif

Dalam dua tahun sejak SNKI dirilis, ada banyak perkembangan signifikan terkait dengan inklusi keuangan yang belum direkam dan dimasukkan dalam indikator keuangan inklusif. Kita menyaksikan peer-to-peer lending yang tumbuh pesat.

Data per Juni 2018 menunjukkan ada 64 tekfin yang terdaftar di OJK. Juga, masyarakat sudah dimanjakan dengan model pembayaran melalui Go-Pay, T-Cash, OVO, atau lainnya. Kesemuanya mempercepat dan memperluas akses ke penyedia jasa keuangan.

Untuk melanjutkan semangat pertemuan IMF—Bank Dunia 2018 dalam memberantas kemiskinan, maka perlu dibuat program akseleratif lebih nyata untuk milenial. Para milenial difasilitasi untuk menjadi katalis dalam peningkatan inklusi keuangan. Memposisikan sebagai subjek. Bahkan menjadikannya sebagai agen inklusi keuangan.

Namun untuk mengarah kesana, harus ada prakondisi. Generasi milenial membutuhkan literasi keuangan yang mencukupi. Menurut survei PwC (2015), hanya 24% milenial global yang menguasai pengetahuan dasar keuangan. Tanpa literasi keuangan yang cukup, program mengakselerasi inklusi keuangan untuk memberangus kemiskinan bakal prematur.

Tak cukup hanya pemerintah, OJK, atau Bank Indonesia yang mengeksekusi program inklusi keuangan untuk milenial. Para pemangku kepentingan lainnya, khususnya lembaga jasa keuangan, harus dilibatkan untuk memiliki program yang sistematis dan terukur.

*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Jumat (31/8/2018)

Tag : kemiskinan
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top