Pemerintah Tidak Akan Tarik Semua Pinjaman AIIB

Pemerintah memastikan tidak akan menarik seluruh fasilitas pinjaman yang ditawarkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai US$1 miliar.
Hadijah Alaydrus | 03 September 2018 05:19 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR Jakarta, Rabu (11/7/2018). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah memastikan tidak akan menarik seluruh fasilitas pinjaman yang ditawarkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai US$1 miliar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menuturkan pemerintah mungkin hanya akan menarik sebagian dan mendorong swasta untuk mengunakan fasilitas pendanaan investasi di AIIB.

"Kami akan ambil juga, tetapi bukan 100%. Kami akan dorong lebih banyak ke swasta karena selama ini AIIB belum ada yang ke swasta [di Indonesia] sama sekali," ujar Bambang di BEI.

Adapun, pembiayaan untuk swasta tersebut diharapkan untuk menopang pembangunan proyek-proyek KPBU atau PPP (Public Private Partnership). Bambang mengungkapkan pembiayaan bagi proyek KPBU yang akan difokuskan ke dua sektor, yaitu energi terbarukan dan angkutan massal.

Saat ini, pihaknya tengah menyusun daftar proyek apa saja yang akan diajukan kepada AIIB. "Kami sudah ada bayangan tapi kami masih akan siapkan dan kami akan konsultasikan dengan mereka agar sesuai apa yang kami usulkan dan apa yang menjadi kemampuan mereka," kata Bambang.

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (30/8), Presiden AIIB Jin Liqun menyampaikan bahwa pihaknya memiliki plafon pinjaman sebesar US$1 miliar yang dapat digunakan oleh Indonesia hingga akhir tahun ini. Plafon pinjaman ini dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur pariwisata, bandara, pembangkit listrik tenaga air dan lain sebagainya.

Kementerian PUPR sendiri telah mengusulkan empat proyek kepada AIIB a.l. pembangunan jembatan di beberapa daerah senilai US$335 juta, perbaikan jalan nasional di Kalimantan Tengah US$250 juta, pembangunan sistem penyaluran air di Jatigede US$140,62 juta dan program penyaluran dan pengolahan di daerah yang kekurangan air sebesar US$50 juta.

Sebagai informasi, Indonesia hingga September 2018 telah memanfaatkan fasilitas pinjaman sebesar US$691,5 juta dari AIIB yang dipakai untuk membiaya proyek a.l. perbaikan bendungan, pembangunan kawasan kumuh dan proyek irigasi dan rehabilitasi. Kemungkinan besar, nilai ini akan bertambah jika dewan direktur AIIB menyetujui pinjaman sebesa US$260 juta kepada PT Indonesia Development Tourism Corporation (ITDC) untuk membiayai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pada bulan ini.

Tag : utang luar negeri
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top