Antisipasi Tekanan Global, Pemerintah Lanjutkan Strategi Dorong Ekspor dan Pangkas Impor

Pemerintah berkomitmen melanjutkan strategi pengurangan impor dan meningkatkan ekspor, terutama di tengah krisis yang melanda sejumlah negara berkembang.
Amanda Kusumawardhani | 03 September 2018 17:17 WIB
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). - Antara/Widodo S. Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen melanjutkan strategi pengurangan impor dan meningkatkan ekspor, terutama di tengah krisis yang melanda sejumlah negara berkembang.

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai dipanggil oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Selain Sri Mulyani, tampak sejumlah menteri bidang ekonomi lainnya yakni Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.
 
“Hari ini, kami melaporkan kepada Presiden mengenai kondisi terkini dari perekonomian Indonesia. Kami melihat dari pergerakan global dan akan kami waspadai karena dinamika yang berasal dari sentimen Argentina itu sangat tinggi,” ucapnya.

Menurut Menkeu, fondasi ekonomi Indonesia cukup stabil. Hal itu didasarkan atas rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan bahwa adanya adanya deflasi 0,05% pada Agustus 2018, sedangkan inflasi tahunan tercatat sebesar 3,2% secara year-on-year (yoy).

Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa sentimen dari krisis global yang dialami oleh tiga negara berkembang yakni Argentina, Turki, dan Venezuela berpeluang memberikan dampak negatif bagi Indonesia.

“Untuk saat ini, fokus pemerintah masih tetap untuk bagaimana mengurangi sentimen yang berasal dari neraca pembayaran. Selama ini yang disebut salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi dari transaksi berjalan dan neraca perdagangan,” terang Sri Mulyani.

Defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II/2018 tercatat sebesar 3% atau US$8 miliar, melebar dari 1,96% pada kuartal II/2017. Defisit ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan kuartal I/2018 yang sebesar 2,2% atau sekitar US$5,5 miliar.
 
Namun, bank sentral Indonesia menilai defisit tersebut masih dalam batas aman karena berada pada level 2,6% secara year-on-year (yoy) PDB.

Adapun defisit neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Juli 2018 mencapai US$3,09 miliar, defisit terbesar sejak 2013 yang sebesar US$5,67 miliar.

Argentina, Turki, dan Venezuela menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti. Ketiga negara dihadapkan pada ancaman inflasi yang makin tinggi, sejalan dengan jatuhnya nilai tukar mata uang masing-masing negara terhadap dolar AS.

Bahkan, Argentina sudah mengajukan percepatan bantuan pinjaman senilai US$50 miliar ke IMF. Pemerintahan Presiden Mauricio Macri sedang berupaya memangkas defisit anggaran dan menyiapkan kebijakan ekonomi lainnya.

Adapun lira Turki sudah merosot sekitar 42% sejak awal 2018. Kondisi di negara ini mendapat tekanan tambahan dari hubungan diplomatik yang memburuk dengan AS.

Sementara itu, inflasi di Venezuela diproyeksi menembus 1.000.000% pada 2018. Situasi ekonomi yang tidak kunjung membaik menimbulkan gelombang eksodus warganya ke negara-negara tetangga seperti Peru dan Kolombia, yang memicu kekhawatiran terjadinya krisis sosial. 

Tag : sri mulyani, ekonomi indonesia
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top