Bisnis.com, JAKARTA - Rupiah kembali mencetak rekor pelemahan terbaru pada penutupan perdagangan Selasa (4/8/2018), rupiah menurut data Bloomberg di level Rp14.935 melemah 0,81%. Pelemahan ini merupakan dampak dari kekhawatiran berlebihan dari investor terhadap pasar emerging.
Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono mengungkap kurs rupiah saat ini merupakan dampak kekhawatiran yang berlebihan.
"Eksportir enggan menjual dolar AS, krisis di Venezuela, Turki, Argentina sepertinya begitu mencekam pengusaha kita, sehingga eksportir meng-keep valasnya. Ada trauma 1998, padahal situasinya berbeda," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (4/9/2018).
Rupiah lanjutnya, memang melemah, tapi titik awalnya semula Rp13.700 per 2017 menjadi saat ini mencapai Rp14.900. Hal ini berbeda dengan tahun 1998, saat rupiah terjun dari Rp2.300 pada Oktober 1997 menjadi Rp15.000 pada Januari 1998.
"Perbankan kita juga masih bagus, equity positif dengan CAR 22%. Bank juga mencatat laba yang meningkat. Ini beda dengan tahun 1998 yang equity-nya negatif, laba negatif, NIM negatif, sehingga perlu direkapitalisasi yang setara 50%," jelasnya.
Presiden dan menteri keuangan jelasnya, harus mengajak pengusaha bicara dari hati ke hati dan menunjukkan data terbaru perekonomian Indonesia. Presiden lanjutnya, harus meyakinkan pasar bahwa pemerintah segera melakukan “menginjak pedal rem” dalam rangka hemat devisa, mengurangi current account deficit menjadi di bawah 3% terhadap PDB.
Harus Rasional
Menurutnya pelemahan rupiah terhadap masih belum berdampak terhadap inflasi karena tinggal menunggu waktu.
"Data Agustus belum muncul malah deflasi, itu karena pengusaha masih menahan diri untuk belum menaikkan harga. Tapi, cepat atau lambat penyesuaian itu akan terjadi juga," jelas Tony.
Dia mencontohkan, maskapai penerbangan sudah menaikkan tarif bawah. Sementara ini, para maskapai itu, menurutnya, masih menggunakan alasan kenaikan harga avtur, tapi ke depannya bisa jadi karena tekanan dolar AS yang kian mahal.
"Kita harus rasional dan obyektif menilai, bahwa situasi sekarang beda banget dengan 1997, jadi sebaiknya tidak perlu cemas berlebihan. Alert, waspada iya, panik, jangan,"tegas Tony.
Dia pun menyarankan agar pemerintah lebih konservatif dalam menambah utang luar negeri dan disiplin menjaga defisit transaksi berjalan di bawah 3% terhadap PDB. "Budget infrastruktur Rp 420 triliun (2019) perlu sedikit dikendorkan, untuk mengurangi impor," sarannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
