BKPM dan Polri Sosialisasikan Jaminan Keamanan Investasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM-Polri tentang Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia.
Hadijah Alaydrus | 05 September 2018 12:22 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, memberikan paparan pada Indonesia Economic and Investment Outlook 2018 di Jakarta, Kamis (8/2/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM-Polri tentang Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia.

Kejelasan pedoman ini diharapkan dapat memperkuat arus investasi di Tanah Air dan memberikan rasa aman kepada investor.

Dalam acara ini, para pemangku kepentingan menyebarluaskan informasi terkait jaminan keamanan kegiatan investasi sesuai pedoman kerja antara BKPM dengan Polri, yang telah ditandatangani pada 19 September 2016 di Jakarta.

Pedoman kerja ini berisi tentang Koordinasi Perlindungan dan Keamanan Bagi Dunia Usaha Untuk Mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyampaikan di saat kondisi perekonomian global sedang tidak menentu akibat perang dagang yang dilakukan oleh AS, investasi harus menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Selain fokus untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pemerintah juga dinilai perlu membangkitkan sentimen positif kepada para investor asing.

"Salah satunya adalah dengan memberikan kepastian hukum sehingga investor tidak ragu untuk memperluas investasi di Indonesia," ungkap Lembong dalam sambutannya, Rabu (5/9/2018).

Khususnya di wilayah DKI Jakarta, dia berharap investasi sektor ekonomi digital dapat tumbuh dengan pesat dan dapat menjadi sektor yang ditawarkan kepada dunia internasional.

Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM M. M. Azhar Lubis menyampaikan pedoman kerja ini merupakan panduan bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Pedoman kerja ini merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada 22 Februari 2016.

“Melalui kerja sama ini, BKPM, Polri, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor serta saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,” paparnya.

Dari target realisasi investasi DKI Jakarta pada 2018 sebesar Rp 87,9 triliun, realisasinya telah mencapai Rp58,8 triliun atau 66,95% dari target pada semester I/2018. Capaian itu membuat Ibu Kota berada di posisi pertama untuk realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan posisi kedua untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dari seluruh provinsi di Indonesia.

Tag : investasi, bkpm
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top