Penggunaan Valas di Daerah Pabean Diperketat

Pemerintah memperketat penggunaan valuta asing atau valas bagi orang yang keluar masuk daerah pabean.
Edi Suwiknyo | 10 September 2018 09:30 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperketat penggunaan valuta asing atau valas bagi orang yang keluar masuk daerah pabean.

Kebijakan ini terdapat dalam PMK No.104/PMK.04/2018 tentang Perubahan Kedua PMK No.155/PMK.04/2008 terkait Pemberitahuan Pabean.

Aturan baru yang merupakan penyempurnaan aturan sebelumnya ini memuat tiga ketentuan. Pertama, pengawasan terhadap penggunaan 161 mata uang asing bagi eksportir maupun importir yang keluar masuk daerah kepabeanan. 

Penegasan mengenai pembatasan valas terdapat dalam Pasal  9B PMK 104/2018. Bunyi beleid-nya kurang lebih begini: "setiap orang yang membawa uang tunai berupa uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean, maka wajib hukumnya memberitahukan jumlah uang kertas asing yang dibawa dengan menggunakan jenis satuan uang asing yang tercantum dalam lampiran aturan tersebut".

Kedua, mengenai penambahan barang impor yang wajib memberitahukan jumlah barang impor. Dengan aturan tersebut, pemerintah memasukkan impor baja dan produk baja turunannya sebagai barang yang wajib dilaporkan jumlahnya ke otoritas kepabeanan.

Sebelum implementasi ketentuan baru tersebut, aturan ini hanya berlaku hanya berlaku bagi 13 komoditas yakni beras, garam, gula, jagung, holtikultura, hewan dan produk hewan, bahan bakar, tekstil dan produk tekstil,batik dan motif batik, kehutanan, BPO, intan, dan mutiara.

Ketiga, aturan ini juga berlaku bagi barang ekspor. Dari sisi jumlah komoditas tak ada perubahan. Setidaknya baik ketentuan yang lama maupun baru sama-sama mengatur delapan komoditas yang  yang wajib lapor jumlah barang yang diekspor. Kedelapan komoditas itu yakni  cites atau satwa liar, migas, pertambangan, pupuk,intan, beras, hewan dan produk hewan, timah.

Tag : valas
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top