OPINI: Pertunjukan Wagnerian Rupiah

Pemerintah justru mengenakan tarif PPh 22 sebesar rata-rata 8% untuk impor barang konsumsi. Padahal, jika melihat keseluruhan komposisi impor, impor barang konsumsi tidak lebih dari 10% dari total impor kita. Jelas hasilnya tidak terlalu signifikan untuk mengurangi tekanan pada neraca akun semasa.
Fithra Faisal Hastiadi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia | 14 September 2018 13:41 WIB
Defisit perdagangan dan ketentuan baru PPh impor. - Bisnis/Radityo Eko

Bisnis.com, JAKARTA – Wilhelm Richard Wagner adalah seorang komposer asal Jerman yang terkenal akan balutan aransemennya yang ciamik. Dialah yang merevolusi pertunjukan opera dengan menyatukan unsur-unsur puisi, visual, musikal dan drama melankolis menjadi bautan pertunjukan yang indah.

Dalam sebuah orkestra opera, menyatukan ragam unsur yang bervariasi merupakan sebuah tantangan tersendiri, sebuah bukti kejeniusan Wagner. Bahkan seorang George Bernard Shaw tak kuasa menyembunyikan kekagumannya dengan menulis sebuah komentar filosofis dalam The Perfect Wagnerite sebagai inspirasi atas pandangan sosialis konservatifnya di kemudian hari.

Orkestra yang baik memang bisa menyihir luas, sebagaimana Wagner menyihir para Wagnerian. Lantas apa hubungannya dengan rupiah? Rupiah adalah simbol orkestra kebijakan. Naik turunnya merupakan produk dari tautan aransemen yang seringkali melankolis dan dramatis.

Tentu kita sudah mafhum bahwa rupiah tertekan dari berbagai sisi, baik tekanan eksternal maupun internal. Namun seberapa besar sebenarnya tekanan tersebut? Merujuk pada hasil perhitungan tim riset kami, tekanan idiosinkratik dari krisis mata uang di Argentina dan Turki memang memiliki dampak terhadap rupiah.

Dalam model kami, terlihat bahwa volatilitas Lira dan Peso memberikan efek volatilitas pada rupiah meskipun pada akhirnya faktor goncangan tersebut akan meluruh dalam kurun waktu dua bulan kedepan. Lebih lanjut, tekanan dari sisi kebijakan The Fed juga memiliki waktu luruh dalam jangka waktu yang kurang lebih sama. Efeknya tidak akan bertahan lama.

Adalah tekanan dari sisi neraca akun semasa-lah (current account balance) yang memiliki dampak guncangan lebih lama dari pada tekanan idiosinkratik sesama emerging markets (EM) yang pada gilirannya membuat saya memaklumi langkah panik pemerintah untuk membenahi tekanan pada neraca akun semasa ini.

Namun seharusnya jangan terlalu panik, karena setelah mendekomposisi unsur-unsur orkestrasi rupiah, tekanan fundamental dari neraca akun semasa dan juga EM tidak sebesar faktor ekspektasi liar. Jadilah rupiah berkelahi dengan dirinya sendiri.

Sejatinya tidak ada jalan pintas untuk membenahi defisit neraca akun semasa. Hal ini lebih ke permasalahan industri yang mengalami gejala penurunan kontribusi yang prematur serta produktifitas tenaga kerja yang alih-alih tumbuh mengangkasa, tetapi malah terlalu lekat dengan tanah alias stagnan.

Untuk memperbaiki industri diperlukan infrastruktur yang memadai. Untuk hal ini saya cukup tenang karena pemerintah sedang melakukan pekerjaan rumahnya yang sudah terlalu lama terbengkalai. Pekerjaan rumah terberat justru pada peningkatan kualitas pendidikan yang terkoneksi erat dengan kebutuhan industri dan peningkatan produktifitas.

Dari Sebuah Proses

Jikalau kita menyewa presiden dari planet Yupiter sekalipun, tidak akan bisa menyelesaikan ini secara cepat. Sabar, orkestrasi indah tumbuh dari proses dan aransemen yang terukur.

Lantas bagaimana kita bisa menyelamatkan rupiah dalam jangka pendek? Penonton sudah membeli tiket. Jangan sampai sang komposer dihujani batu akibat amuk massa. Jika saja pemerintah punya nyali, solusi paling pragmatisnya adalah dengan memotong subsidi BBM.

Solusi inilah yang bisa menekan defisit neraca migas yang pada gilirannya bisa meredakan tekanan pada neraca semasa, berikut rupiah yang bisa lebih panjang nafasnya.

Apa solusi pemerintah sebagai komposer? Pemerintah justru mengenakan tarif PPh 22 sebesar rata-rata 8% untuk impor barang konsumsi. Padahal, jika melihat keseluruhan komposisi impor, impor barang konsumsi tidak lebih dari 10% dari total impor kita. Jelas hasilnya tidak terlalu signifikan untuk mengurangi tekanan pada neraca akun semasa. Justru kebijakan ini berpotensi mengurangi output hingga 0,18% atau sebesar Rp47,23 triliun dan menurunkan pendapatan rumah tangga sebesar 0,26% atau sebesar Rp5,36 triliun.

Jika hal ini sudah membuat pening kepala, Indonesia pun harus bersiap siap jika ada retaliasi dari negara mitra. Sudah jatuh tertimpa tangga!

Bagaimana dengan pemangkasan subsidi BBM? Bukankah ini juka akan berujung pada menurunnya kesejahteraan masyarakat? Betul memang, tetapi tidak akan sebesar tarif PPh impor. Kontraksi output, dengan skenario pengurangan subsidi BBM sebesar 10%, maksimal hanya akan menyentuh 0,042% atau setara dengan Rp11 triliun. Sementara itu, pendapatan masyarakat hanya akan berkurang 0,05% atau setara Rp1 triliun.

Kebijakan lain dari sang komposer adalah dengan meluaskan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tentu saya tidak ingin menjadi perwakilan WTO dengan menambah tekanan pada kementerian sektor, karena WTO pun sudah berkali-kali mengingatkan potensi pelanggaran pada beberapa klausul di Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement).

Fokus perhatian saya adalah lebih ke arah ketidaksiapan kapasitas kita untuk menyediakan unsur TKDN dalam produksi. Alih-alih bermanfaat, justru memiliki potensi untuk menaikkan ongkos produksi. Ini tentu bukan hal yang tepat untuk Indonesia yang sedang mengalami tekanan deindustrialisasi prematur. Ujungnya, neraca akun semasa dan rupiah akan semakin tertekan dalam jangka panjang.

Untuk tidak menambah penat, tren naiknnya suku bunga riil sejatinya akan berdampak pada anjloknya harga komoditas kedepan. Hal ini tentu mengkhawatirkan mengingat turunnya harga akan menciptakan disinsentif ekspor yang mana kinerja ekspor kita sudah sangat tertekan oleh kinerja industri yang buruk dan juga pesaing dekat di tingkat Asean, yang jika dilihat dari angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) justru lebih efisien dibanding dengan kinerja perekonomian Indonesia.

Jika demikian, dengan memadukan semua unsur diatas, perlu ada usaha yang tidak populis dengan memotong subsidi BBM. Melihat dampaknya yang minimal dan tingkat efektifitasnya yang tinggi, maka usaha ini harus dilakukan.

Berapa besarannya? Saya memang lebih sepakat untuk memangkas semua tetapi ini tahun politik.

Angka 5% sampai 10% saya rasa adalah besaran yang konservatif. Jika Wilhelm Wagner tidak berani membuat langkah tidak populis dengan mengguncang pagelaran opera yang tradisional maka tidaklah mungkin muncul Helen Traubel, penyanyi soprano kenamaan asal Amerika, yang terkenal atas peran ‘Wagnerian’-nya. Tinggal kita tunggu apakah para komposer rupiah mampu melakukan langkah itu.

 *) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Jumat (14/9/2018)

Tag : Gonjang Ganjing Rupiah
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top