Pemerintah Hitung Ulang Proyeksi Penghematan Devisa dari Perluasan B20

Pemerintah menyatakan sedang melakukan penghitungan ulang proyeksi penghematan devisa yang bisa dihasilkan dari penerapan perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) untuk sektor Public Service Obligation (PSO) maupun non PSO hingga akhir 2018.
Puput Ady Sukarno | 19 September 2018 09:03 WIB
Ilustrasi bahan bakar Biodiesel B20 - Reuters/Mike Blake

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan sedang melakukan penghitungan ulang proyeksi penghematan devisa yang bisa dihasilkan dari penerapan perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) untuk sektor Public Service Obligation (PSO) maupun non PSO hingga akhir 2018.
 
Pasalnya, angka penghematan devisa sebesar US$2,3 miliar yang diproyeksikan sebelumnya disinyalir tidak akan tercapai tahun ini dan hanya akan terpenuhi sekitar setengahnya atau US$1 miliar.
 
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan pencocokan data terkait seberapa besar dampak penerapan B20 kepada pengurangan impor dan sepatu besar dampaknya terhadap penghematan devisa.
 
"Kami sedang melakukan pencocokan impact B20 bagi impor, devisa, angka-angkanya, Misalnya, volumenya berapa, realisasi berapa, rencana berapa, tahun depan, tahun ini. Kami diskusi panjang tentang apakah angka yang dipakai selama ini konsisten apa tidak. Itu yang kami dalami," ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (18/9/2018) malam.
 
Menurut Archandra, angka penghematan yang disebutkan selama ini adalah penghitungan selama setahun.

"Kan kita enggak setahun, ini September, Oktober, November, Desember. [US$2,3 miliar itu setahun?] Iya setahun. Nah, ini yang harus kita luruskan, direkalkulasi kembali," tuturnya.
 
Pihaknya pun mengaku masih belum bisa menyampaikan besaran angka yang sebenarnya karena sedang direkonsiliasikan. Archandra menyatakan data hasil rekonsiliasi akan dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution. 
 
"Angka penghematan belum selesai, makanya direkonsiliasi dulu karena memang B20 tadinya tidak berjalan dengan baik, dan itu enggak bisa diukur dengan mudah. Biarkan kami rekonsiliasi sampai tuntas dulu," tutur Darmin.
 
Dia mengakui pelaksanaan penerapan perluasan B20 memang belum berjalan dengan baik dalam bulan ini. 

Penerapan perluasan B20 diberlakukan per 1 September 2018. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendorong ekspor dan menekan impor dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran.

Tag : esdm, Mandatori B20
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top