Penerimaan Negara Bukan Pajak 2019 Ditargetkan Rp103,67 Triliun

Pemerintah dan panitia kerja (Panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2019 sebesar Rp103,67 triliun.
Rinaldi Mohammad Azka | 20 September 2018 15:09 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menghadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I tahun 2018-2019 di gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8). Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengar pandangan DPR terkait RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan panitia kerja (Panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2019 sebesar Rp103,67 triliun.

Sebanyak 6 kementerian/lembaga (K/L)penyumbang PNBP terbesar berkontribusi Rp55,79 triliun, sementara dari seluruh badan layanan umum (BLU) Rp47,8 triliun.

Pimpinan Banggar DPR, Said Abdullah memutuskan jumlah tersebut setelah terjadi diskusi cukup panjang mengenai target penerimaan dari Kementerian Perhubungan yang turun menjadi Rp8,65 triliun, padahal target tahun ini Rp9 triliun. 

Dalam putusannya, dia memerinci 6 K/L dengan target penerimaan terbesar yakni, Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp19,17 triliun, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp10,42 triliun, Kepolisian RI Rp11,79 triliun, Kementerian ATR/BPN Rp2,36 triliun, Kementerian Hukum dan HAM Rp 3,4 triliun serta Kementerian Perhubungan Rp8,65 triliun. Selain itu, Pendapatan badan layanan umum (BLU) lainnya Rp47,88 triliun.

Asisten Perencanaan (Asrena) Kapolri, Gatot Eddy Pramono mengungkapkan PNBP Polri mengalami sedikit kenaikan dari pagu anggaran yang awalnya dipatok Rp11,54 triliun. Setelah melakukan peninjauan, ada beberapa yang mengalami kenaikan menjadi Rp11,79 triliun. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan PNBP yang diterima dari pemerintah mengalami penyesuaian.

"PNBP yang diterima pemerintah mengalami peningkatan layanan dari masing-masing K/L. Kami lakukan dengan penyesuaian tarif dari barang milik negara, penyempurnaan tata kelola sebagaimana yang kami sampaikan ada uu PNBP baru dan ketentuan teknis terkait melanjutkan penyempurnaan pelaksanaan di tingkat operasional penerimaan PNBP amanat UU PNBP," ungkapnya di DPR, Kamis (20/9/2018).

Sementara, penerimaan dari BLU terbesar datang dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit,  Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Sebelumnya, Panja sudah memutuskan target PNBP mengalami peningkatan sebagai dampak perubahan asumsi kurs rupiah menjadi Rp14.500. 

PNBP dari SDA migas sebesar Rp162,05 triliun, SDA non-migas Rp30,01 triliun. Jumlah tersebut sudah memperhitungkan dampak perubahan kurs dan lifting minyak bumi. Sementara, PNBP dari deviden BUMN ditargetkan sebesar Rp45,5 triliun.

SDA minerba, dalam RAPBN 2019 diperkirakan Rp23,966 triliun, dengan perubahan kurs menjadi Rp24,128 triliun. PNBP SDA kehutanan dari Rp4,23 triliun menjadi Rp4,438 triliun, SDA perikanan tidak ada perubahan yaitu Rp600 miliar, SDA panas bumi dari Rp809,47 miliar jadi Rp817,94 miliar.

Sementara itu, rincian deviden BUMN yakni, BUMN terbuka Rp29,03 triliun, BUMN sektor industri tambang dan media Rp8,5 triliun, BUMN sektor jasa keuangan & konsultan Rp3,28 triliun, BUMN sektor konstruksi dan perhubungan Rp2,757 triliun, BUMN sektor energi Rp675,98 miliar, BUMN sektor pertanian dan farmasi menyumbang Rp259,3 miliar, dan BUMN sektor restrukturisasi Rp221 miliar.
 

Tag : apbn
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top