Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

POLEMIK IMPOR BERAS: Menko Darmin Sebut Pemerintah Segera Perbaiki Data Antar Instansi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan berupaya segera memperbaiki perbedaan data antar instansi untuk menghindari ketiadaan sinkronisasi kebutuhan dan stok beras nasional.
Pekerja membersihkan gudang beras Bulog Divre Sulselbar di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6/2016)./JIBI-Paulus Tandi Bone
Pekerja membersihkan gudang beras Bulog Divre Sulselbar di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6/2016)./JIBI-Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan berupaya segera memperbaiki perbedaan data antar instansi untuk menghindari ketiadaan sinkronisasi kebutuhan dan stok beras nasional.

"Saya masih cari waktu untuk mendudukkan ini kembali dengan beliau bertiga, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Bulog," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Darmin mengungkapkan data yang dibutuhkan untuk mengetahui produksi beras dan kebutuhan nasional berada pada dua instansi yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Sayangnya, data di kedua lembaga tersebut juga tidak cocok sehingga sulit melihat tren kebutuhan beras dalam periode tertentu.

Di lain sisi, dia menjelaskan data di Kementan selalu menunjukkan angka surplus produksi beras kendati di lapangan faktanya tidak demikian.

"Setiap tahun surplus 11 juta ton, terus ke mana perginya [Kementerian Pertanian]? Tapi itu angkanya terus tidak berubah. Itu yang sudah dicari solusinya, biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan," ucap Darmin.

Sebelumnya, ada perbedaan pendapat mengenai impor beras dan ketersediaan komoditas pangan ini di dalam negeri.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui adanya penerbitan izin impor beras sebesar 1,8 juta ton dalam tiga tahap pada tahun ini. 

Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari 2018 dan Mei 2018, masing-masing 500.000 ton. Sisanya dikeluarkan pada Juli 2018 dan masa berlakunya habis pada bulan lalu.

Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan untuk tahap ketiga akhirnya diperpanjang hingga September 2018 atas permintaan dari Bulog.

“Kami sudah buka izin impor atas permintaan rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Terserah Bulog mau memanfaatkan atau tidak,” ujarnya, Rabu (19/9).

Adapun Direktur Utama (Dirut) Bulog Budi Waseso mengklaim stok beras saat ini dalam kondisi yang sangat ideal karena tahun ini Bulog mendapat pasokan yang berlimpah dari hasil penyerapan produksi dalam negeri dan penugasan pengadaan luar negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper