Golkar: Prioritaskan Optimalisasi Anggaran untuk Pengurangan Utang

Partai Golkar menyarankan agar  optimalisasi anggaran dalam pembahasan RAPBN diprioritaskan untuk menguragi utang dan kepentingan cadangan fiskal demi mengantisipasi ketidakpastian perekonomian.
John Andhi Oktaveri | 20 September 2018 18:45 WIB
Airlangga Hartarto (tengah) - Bisnis/John Andhi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA—Partai Golkar menyarankan agar  optimalisasi anggaran dalam pembahasan RAPBN diprioritaskan untuk menguragi utang dan kepentingan cadangan fiskal demi mengantisipasi ketidakpastian perekonomian.

Demikian dikatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bersama anggota Fraksi Partai Golkar.

Turut hadir dalam acara itu Ketua DPR  Bambang Soesatyo, Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng serta Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin dan pengurus Golkar lainnya.

Menurut Airlangga, yang saat ini menjabat Menteri Perindustrian, optimalisasi anggaran diperlukan di saat perekonomian Indonesia mendapat tekanan cukup besar. Hal itu terjadi akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp14.900 per dolar AS. 

Selain itu, dia mengatakan bahwa dalam proses pembahasan RAPBN, Partai Golkar senantiasa menunjukkan sense of crisis dan tanggung jawab untuk menghadirkan solusi bagi perekonomian bangsa.

Partai politik, ujarnya, seharusnya tidak menjadi beban bagi perekonomian bangsa dalam kondisi seperti saat ini.

Partai Golkar, lanjut Airlangga, memahami kondisi, tantangan dan risiko yang diambil oleh perekonomian nasional. Permasalahan ini harus dilhat sebagai permasalahan bangsa, ujar Airlangga. 

“Pemerintah tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa termasuk Golkar,” ujarnya di ruang Fraksi Golkar, Senayan, Kamis (20/9/2018).

Pada bagian lain Airlanga menyatakan bahwa Partai Golkar mengajak Pemerintah dan DPR agar menjunjung tinggi transparansi dan akuntablitas dalam proses pembahasan maupun pelaksanaan APBN.

Dia juga meminta seluruh kader Golkar, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar dalam proses pembahasan maupun pelaksanaan APBN dan APBD semakin transparan dan akuntabel.

“Pelaksanaan APBN dan APBD harus semakin transparan sesuai peraturan perundang-undangan serta berpihak pada kepentingan rakyat sebagai bentuk mewujudkan slogan Golkar Bersih,” ujar Airlangga.

Tag : rapbn, partai golkar
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top