Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk penambahan anggaran subsidi energi 2018 bisa selesai bulan ini.
Dengan penyelesaikan revisi DIPA tersebut, pemerintah berharap upaya stabilisasi harga bahan bakar minyak (BBM) bisa segera dilakukan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa jika merujuk pada ketentuan yang berlaku, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan pemerintah untuk menambah anggaran subsidi energi. Selain peraturan dari kementerian teknis dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen ESDM yang sudah diterbitkan beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan sedang menunggu penerbitan Keputusan Menteri Keuangan.
“Seminggu ini akan kami selesaikan KMK-nya, kemudian baru kami bisa merevisi DIPA –nya,” kata Askolani kepada Bisnis, Jumat (21/9/2018).
Menilik data Kementerian Keuangan, per Agustus 2018 kemarin realisasi subsidi energi telah mencapai 85% atau Rp80,6 triliun dari pagu APBN 2018 senilai Rp94,5 triliun.
Realisasi subdisi energi tersebut naik hampir 62,5% dari realisasi 2017 yang hanya Rp50,4 triliun. Komponen subsidi yang paling banyak memakan porsi subsidi energi adalah subsidi BBM jenis Solar dan LPG 3 Kg yang nilainya Rp46,3 triliun, sedangkan subsidi listrik realisasinya senilai Rp34,2 triliun.
Sementara itu dalam outlook pelaksanaan subsidi energi 2018, pemerintah memperkirakan konsumsi subsidi BBM untuk jenis solar tak sesuai dengan target APBN 2018 atau hanya 14 juta KL dari target sebesar 15,6 juta KL. Outlook konsumsi subsidi solar ini juga konsisten dengan tren beberapa tahun belakangan yang menunjukkan bahwa konsumsi solar selalu di bawah target APBN.
Meski demikian, lantaran pengaruh harga minyak yang telah melonjak dari asumsi APBN 2018, jika dihitung dengan asumsi minyak US$73 per barel dan nilai tukar rupiah pada angka Rp13.973 per dolar Amerika Serikat, outlook subsidi solar membengkak cukup signifikan dari Rp7,8 triliun menjadi Rp34,1 triliun.
“Detil berapanya saya belum lihat, tetapi jika ditambahkan dengan LPG [penambahannya] bisa lebih dari Rp45 triliun–an,” jelas Askolani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
