Dukung Pemulihan Ekonomi, K/L Didorong Gelar MICE di Lombok

Guna mendukung upaya pemulihan perekonomian di Lombok pasca terkena musibah gempa bumi beruntun belum lama ini, Kemenko Perekonomian mendorong kementerian/lembaga untuk dapat menggelar acara Meeting Incentive Convention Exhibition (MICE) di Pulau Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.
Puput Ady Sukarno | 23 September 2018 22:43 WIB
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, LOMBOK - Guna mendukung upaya pemulihan perekonomian di Lombok pasca terkena musibah gempa bumi beruntun belum lama ini, Kemenko Perekonomian  mendorong kementerian/lembaga untuk dapat menggelar acara Meeting Incentive Convention Exhibition (MICE) di Pulau Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Pasalnya, kegiatan pemulihan ekonomi sebagai sambungan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pasca gempa menjadi sangat penting bagi masyarakat sekitar guna melanjutkan perekonomiannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa upaya mendorong pemulihan ekonomi dengan menggelar acara MICE di Lombok dinilai tepat, disamping saat ini di beberapa tempat juga sedang dilakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan warga yang terimbas gempa bumi.

"Tugas kita di Kemenko Perekonomian untuk Lombok adalah terkait pemulihan ekonominya. Jadi kegiatan MICE ini penting, seperti di Bali [pasca peristiwa bom yang membuat ekonomi lesu] dulu itu dimulainya dari pusat, kita bergantian bikin acara di Bali. Dan ini kita inisiasi dengan gekaran Sosialisasi dan Evaluasi Nasional Sistem Online Single Submission (OSS) di sini," ujarnya di Lombok, lahir pekan lalu.

Gelaran skala nasional itu dihadiri oleh 514 pemkab/pemkot, 34 pemprov, 12 kek, 87 kawasan industri, plus para asosiasi usaha yang berkaitan dengan perizinan semuanya.

"Jadi ni memang mengenai pemulihan ekonomi, karena Lombok juga merupakan bagian dari tahapan turisme seperti Bali," ujar Darmin.

Oleh sebab itu pihaknya meminta seluruh pemangku kepentingan maupun kementerian / lembaga untuk dapat menggelar acara MICE di Lombok khususnya atau NTB pada umumnya agar kegiatan perekonomian maupun pariwisata dapat kembali bergairah.

Sementara itu Gubernur NTB Zulkieflimansyah memberikan apresiasi kepada Kemenko Perekonomian yang mau menyelenggarakan acara sosialisasi serta evaluasi Sistem OSS tersebut di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk membantu pemulihan ekonomi di wilayahnya pasca gempa bumi.

Pihaknya pun mengharapkan acara tersebut dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan investasi kawasan NTB maupun nasional secara keseluruhan.

"Kami menginginkan NTB menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi komunitas bisnis maupun para tamu yang ingin melihat berbagai tempat yang eksotis. Tidak hanya keindahan alamnya tapi juga kulinernya," katanya.

Sementara itu pada perkembangan lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sejak pertama kalinya beroperasi sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau sering disebut Online Single Submision (OSS) pada 9 Juli, hingga 12 September 2018 telah melayani 71.914 registrasi dan menerbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha (NIB).

"OSS telah melayani 71.914 registrasi dan menerbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha (NIB)," ujar Opung, panggilan akrab Darmin Nasution.

Menurutnya sistem OSS yang juga memberikan layanan 24 jam 7 hari, alias tetap menerbitkan perizinan berusaha pada Sabtu, Minggu, dan hari libur tersebut, secara rata-rata per hari melayani lebih dari 1000 registrasi dan menerbitkan lebih dari 500 NIB. 

Darmin menilai bahwa pembentukan sistem OSS merupakan upaya untuk mendorong kegiatan investasi serta meningkatkan pertumbuhan industri berbasis ekspor maupun subtitusi ekspor.

Menurutnya, untuk mendorong investasi, maka perizinan harus mudah. Apalagi di era digital seperti ini perizinan usaha dapat diproses secara elektronik. 

"Kalau yang sebelumnya mengurus perizinan usaha secara offline, izinnya terlalu banyak dan memakan waktu yang lama, bahkan untuk perizinan tertentu bisa 3 - 5 tahun. Kalau begitu caranya maka perizinan akan lama keluarnya,” ujarnya.

Menurutnya apabila pengurusan perizinan berbelit dan memakan waktu lama akan berdampak buruk pada iklim berusaha atau berinvestasi di Tanah Air.

Oleh sebab itu, dengan memudahkan perizinan diharapkan agar investor merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha. 

"Intinya dengan memudahkan perizinan, kita bisa berharap agar investor lebih nyaman, lebih jelas dan lebih pasti dalam perizinan," katanya.

Meskipun, Darmin mengakui bahwa hingga saat sistem OSS masih membutuhkan penyempurnaan. Namun demikian dirinya juga memastikan bahwa sistem perizinan terintegrasi pertama kali di Indonesia tersebut akan terus disempurnakan demi kemudahan layanan berusaha yang semakin baik. 

Bahkan, untuk meningkatkan kehandalan Sistem OSS, Kemenko bidang Perekonomian juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp53 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pertumbuhan Ekonomi

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top