Usulan PMN untuk PLN Dicukur, Target Rasio Elektrifikasi Tetap 97% pada 2019

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan target rasio elektrifikasi tetap berada di kisaran 97% meski penyertaan modal negara yang diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih rendah dari usulan.
M. Nurhadi Pratomo | 25 September 2018 16:36 WIB
Pekerja melakukan perawatan dan pemasangan jaringan kabel listrik baru di Desa Lhok Nibong, Pante Bidari, Aceh Timur, Aceh, Minggu (25/2/2018). - ANTARA/Syifa Yulinnas

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan target rasio elektrifikasi tetap berada di kisaran 97% meski penyertaan modal negara yang diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih rendah dari usulan.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan usulan tambahan yang diusulkan dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 difokuskan untuk program listrik pedesaan. Dengan dipangkasnya usulan dari Rp10 triliun menjadi Rp6,5 triliun, pihaknya menyebut akan sedikit dilakukan perubahan untuk rencana bisnis Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Cuma target yang harus disesuaikan dengan jadwalnya. Target rasio elektrifikasi tetap sekitar 97% pada 2019,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (25/9/2018).

Senada dengan hasil rapat kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Anggaran DPR juga menyetujui suntikan dana atau penyertaan modal negara (PMN) kepada PLN dan PT Hutama Karya (Persero) dengan total Rp17 Triliun. Akan tetapi, komposisi alokasi berbanding terbalik dengan usulan dari pemerintah.

PMN untuk Hutama Karya dinaikkan dari usulan Rp7 triliun menjadi Rp10,5 triliun. Sebaliknya, PMN untuk PLN diturunkan dari usulan Rp10 triliun menjadi Rp6,5 triliun.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal menjelaskan bahwa mayoritas anggota Komisi VI telah memutuskan untuk memfokuskan alokasi PMN dalam APBN 2019 untuk Hutama Karya (HK). Hal itu sejalan dengan upaya percepatan pembangunan ruas tol Trans-Sumatra.

Hekal mengungkapkan usulan PMN yang diajukan pemerintah untuk PLN ditujukan untuk pembelian mesin diesel dalam program elektrifikasi desa. Menurutnya, langkah tersebut kurang tepat karena akan membebani korporasi setrum milik negara tersebut.

Pengoperasian diesel, sambungnya, perlu merogoh kocek yang terbilang mahal. Padahal, program listrik desa merupakan tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sejak 2015 dialihkan kepada PLN.

“Jadi kalau digelontorkan Rp10 triliun, berapa lagi yang dianggarkan untuk PLN untuk pengoperasian diesel di desa,” jelasnya.

Tag : PLN, pmn
Editor : Riendy Astria

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top