Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sadari pelemahan rupiah sepekan terakhir sebagai dampak dari penguatan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan tensi perang dagang yang kian panas. Kondisi tersebut diprediksi akan terus berlanjut, pemerintah pun merencanakan tindak lanjut jangka menengah.
Berdasarkan kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Nilai tukar rupiah, Jumat (5/10/2018) di posisi Rp15.182 per dolar Amerika Serikat (AS) melemah 1,01% dari posisi penutupan akhir pekan lalu (26/9/2018), sebesar Rp14.938.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah cukup awas atas peristiwa yang tengah meliputi perekonomian global, mulai dari penguatan perekonomian Amerika Serikat (AS) sehingga likuiditas cenderung pindah arah, sampai dengan pengaruh collapse-nya beberapa negara-negara emerging.
"Dan di dalam perekonomian Indonesia sendiri kita juga terus menerus melihat bagaimana dinamika ini harus kita sikapi, dan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia dengan OJK dan Menko Perekonomian apakah masih perlu untuk ditambah karena kemudian dinamika yang terjadi berubah atau makin kuat," jelasnya di Kantor Kemenkeu, Jumat (5/10/2018).
Pemerintah lanjutnya akan terus memperbaiki dan merespon kebijakan yang selama ini ada dan memperhatikan dampak dan memperkuatnya.
Dia pun mencontohkan karena memang ini masih akan berhubungan dengan neraca pembayaran pihaknya akan terus melihat apa yang sudah pemerintah lakukan, dari B20, kebijakan pengendalian impor 1.147 komoditas, dan TKDN.
Sri Mulyani pun mengatakan langkah konkret pertamanya, dia akan memastikan sektor perbankan dalam kondisi yang benar-benar baik. "Apakah itu dari sisi capital adequacy ratio (CAR)-nya, dari sisi non performing loan (NPL)-nya, dari sisi likuiditasnya, dari sis lending rate mereka dan lending growth-nya," jelasnya.
Kedua, pemerintah akan merespon melalui kebijakan fiskal berupa APBN 2019 yang saat ini masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemampuan fiskalnya akan dipastikan tetap fleksibel dan mampu melakukan penyesuaian menghadapi tekanan eksternal.
Ketiga, Pemerintah akan melihat seluruh sektor BUMN untuk meyakinkan kemampuannya dalam mengelola risiko atas perubahan ini.
"Jadi secara umum saya akan katakan pemerintah akan terus [siaga] karena kita hidup di dalam era dimana perubahan dunia itu begitu sangat cepat dan sangat signifikan dan pengaruhnya sangat besar terhadap seluruh dunia termasuk Indonesia," katanya.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
