Menteri Keuangan Mengimbau BUMN Kreatif Gali Pembiayaan

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengimbau agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal sekaligus sebagai aktor pembiayaan kreatif.
Dwi Nicken Tari | 08 Oktober 2018 19:02 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan) usai penandatanganan perjanjian dan peluncuran proyek BUMN pada Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Hotel Melia, Nusa Dua, Bali, Senin (8 - 10). Proyek kerja sama pemerintah dan BUMN tersebut di antaranya terkait penyediaan air minum (KPBU SPAM) Semarang Barat, proyek KPBU kereta api Makasar/Pare Pare, proyek KPBU preservasi jalan non tol ruas Sumatera Selatan, serta peluncu

Bisnis.com, NUSA DUA — Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengimbau agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal sekaligus sebagai aktor pembiayaan kreatif.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa penggunaan skema pembiayaan inovatif dan kreatif dapat mengefisienkan alokasi APBN untuk BUMN, sehingga pemerintah dapat lebih fokus untuk proyek-proyek kemanusiaan.

"Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah untuk mencapai target pembangunan, namun tetap menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel,” kata Sri Mulyani dalam acara diskusi media, “Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Showcase Model Indonesia” dalam rangkaian Annual Meetig IMF-WBG 2018, Nusa Dua, Senin (8/10/2018).

Adapun Sri Mulyani memaparkan bahwa skema inovatif dan kreatif tersebut bakal menitikberatkan upaya untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak tergantung dengan APBN, atau penyediaan dana infrastruktur dengan kerja sama antara pemerintah dan swasta.

Tujuannya adalah agar ketahanan fiskal tetap terjaga dan partisipasi sektor atau pihak di luar pemerintahan dapat meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

“Selama ini kan kita selalu sangat mudah bergantung dengan APBN, sementara banyak dana yang berada di luar BUMN maupun sektor swasta dari dalam maupun luar negeri yang ingin berpartisipasi,” tutur Sri Mulyani.

Kendati pendanaan di luar APBN memiliki risiko kerangka kerja yang berbeda dengan mekanisme APBN, Sri Mulyani menanggapinya dengan membentuk institusi yang mampu menjembatani antara kebutuhan antara pihak lain yang ingin membiayai proyek pemerintah dan dengan pemerintah sendiri.

Adapun skema tersebut antara lain adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)—Availability Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dengan nilai mencapai Rp9,38 triliun pada 2019 serta pemberian penugasan kepada BUMN yang dalam hal ini dukungan Pemerintah diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pemberian pinjaman atau penjaminan.

Selanjutnya, blended finance, yaitu salah satu instrumen keuangan di mana proses pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun baru-baru ini Kementerian Keuangan dan PT. SMI telah meluncurkan sebuah inisiatif baru yang diberi nama SDG Indonesia One (SIO) sebagai sebuah platform untuk fasilitas blended finance yang akan menggabungkan dana hibah dan investasi swasta.

Platform ini akan memberikan fasilitasi pada kerjasama antara pemerintah dan beberapa tipe donor, investor, dan lembaga filantropi dalam mendukung pencapaian SDG di Indonesia.

Lebih lanjut, sektor prioritas yang akan ditargetkan nantinya termasuk kesehatan, pendidikan, energi terbarukan dan infrastruktur perkotaan termasuk transportasi, air dan pengelolaan sampah.

Adapun di dalam acara tersebut, Sri Mulyani juga menyaksikan penandatanganan dan peluncuran beberapa proyek pembiayaan, antara lain dua proyek di bawah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI): Fasilitas Pembiayaan UKM Ekspor kepada PT Gema Ista Raya, Agreement Signing antara Eximbank dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. pada Financing Support of Construction Business in Africa through National Interest Account Program (NIA), dan satu proyek di bawah PT Indonesia Infrastructure Finance: Konsorsium PT Nusantara Infrastructure Tbk – PT Acset Indonesia Tbk – PT Adhikarya (Persero) Tbk untuk Toll JORR III Cikunir – Ulujami.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara turut menyampaikan bahwa KPBU memang memiliki keunggulan di dalam menjaga governance (transparansi, akuntabelitas dan pertimbangan risiko).

“Dengan KPBU kita bisa mengakses the best talent available dan bisa memperkaya produk-produk keuangan kita,” ujarnya.

Tag : annual meetings IMF-World Bank
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top