Arab Saudi Klaim Progres Saudi Vision 2030 "On Track"

Arab Saudi menegaskan progres pencapaian target-target pemerintah, termasuk yang tercakup dalam Saudi Vision 2030, berada dalam jalur yang tepat.
Annisa Margrit | 08 Oktober 2018 11:46 WIB
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman melambaikan tangan ke arah publik ketika bertemu dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Riyadh, Arab Saudi, pada 11 April 2017. - Saudi Royal Court via Reuters

Bisnis.com, JAKARTA -- Arab Saudi menegaskan progres pencapaian target-target pemerintah, termasuk yang tercakup dalam Saudi Vision 2030, berada dalam jalur yang tepat.
 
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mengakui pihaknya telah mengatur ulang strategi dalam menyeimbangkan anggaran. Arab Saudi telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan dari minyak dan mendorong ekonomi dari sektor non minyak. 
 
Penyeimbangan anggaran sebelumnya ditargetkan dilakukan pada 2019, tapi sekarang diundur menjadi 2023.
 
"Kami mendapat banyak saran dari perbankan, bank sentral, Bank Dunia, entitas bisnis lainnya, bahwa kami bisa mengeluarkan lebih banyak uang di pasar jadi mengapa anggaran yang ada harus ditunda pengeluarannya? Gunakan anggaran yang ada," paparnya dalam wawancara dengan Bloomberg seperti dikutip Bisnis, Senin (8/10/2018).
 
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memastikan adanya penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi dan investasi di negara tersebut.
 
Untuk 2019, Arab Saudi menyiapkan anggaran sekitar 1,1 triliun riyal atau sekitar Rp4.400 triliun. Angka ini disebut-sebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah kerajaan itu.
 
Adapun pendapatan dari sektor selain minyak akan dikerek dari 100 miliar riyal menjadi 300 miliar riyal. 
 
Tetapi, optimisme itu dibayangi oleh tingginya tingkat pengangguran dan sentimen investor asing menyusul berbagai kebijakan yang diterapkan, termasuk penahanan terhadap ratusan pangeran dengan alasan adanya dugaan korupsi dan reaksi terhadap kritik dari dunia internasional dalam berbagai isu.
 
MBS tidak membantah tingkat pengangguran Arab Saudi sudah sangat tinggi dan sekarang mencapai 13%. Namun, hal ini dianggap wajar sebagai efek samping restrukturisasi ekonomi yang berjalan hanya dalam dua tahun. 
 
Tingkat pengangguran diyakini akan turun bertahap sejak 2019 hingga menyentuh 7% pada 2030, sesuai Saudi Vision 2030. Pemangkasan angka pengangguran pun diklaim termasuk untuk pekerja perempuan. 
 
Selain itu, lebih dari 20 perusahaan negara akan diprivatisasi terutama yang bergerak di sektor pertanian, pengolahan dan pengelolaan air, energi, dan olahraga.
 
Pemangkasan juga dilakukan untuk pos gaji pegawai negeri. Jika saat ini porsi gaji pegawai mencapai 42%, maka angkanya akan diturunkan dan pada 2030 diharapkan bisa berada di kisaran 30%.
 
Di sisi investasi asing, MBS menyatakan ada kenaikan 90% pada semester I/2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 
 
"Memang ada penurunan 80% pada 2017 dari tahun sebelumnya. Tetapi, pada 2018 akan tumbuh 90% dibandingkan tahun lalu. Ini angka yang kami terima untuk paruh pertama 2018. Itu mencakup semua investasi," ucapnya.
 
MBS menambahkan akan ada kesepakatan bisnis besar dalam dua pekan ke depan yang akan diumumkan di Future Investment Initiative (FII). Meski kesepakatan itu disebut tidak terkait dengan minyak, tapi dia enggan menjelaskannya lebih detail.
 
FII adalah konferensi investasi internasional yang diinisiasi oleh Arab Saudi. Ajang ini pertama kali digelar pada 2017.
 
Terkait penahanan ratusan pangeran di Hotel Ritz-Carlton, Riyadh pada November 2017, Arab Saudi mengungkapkan dana yang telah dibayarkan oleh para pangeran itu mencapai US$35 miliar atau lebih dari Rp530 triliun. Sekitar 40% dari dana tersebut ditransfer dalam bentuk uang tunai dan 60% lainnya dalam bentuk aset.
 
Pemerintah Arab Saudi bertekad menyelesaikan kasus ini seluruhnya dalam dua tahun ke depan. Saat ini, masih ada delapan orang yang kasusnya masih diproses.
 
Penahanan ini, ditambah ketegangan dengan negara-negara lain seperti Jerman dan Kanada, diyakini tidak akan menjadi sentimen negatif bagi investor asing untuk masuk ke Arab Saudi. 
 
"Pada 2015, kami harus melakukan banyak hal secara tiba-tiba. Kami tidak mau kehilangan peluang. Sekarang kemungkinan ada hal yang sama adalah nyaris 1%. Kami tetap pada visi, program 2020, lalu mengumumkan program 2025. Tidak ada pajak baru sampai 2030 dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di sektor swasta serta semua industri," ujar MBS.
 
Dia menegaskan tidak ada hal-hal yang bisa menjadi risiko bagi para investor asing untuk melakukan perjanjian bisnis atau komitmen di Arab Saudi.
 
Ketegangan dengan Jerman dipicu kritik terhadap kebijakan Arab Saudi di Timur Tengah dan adanya pelarangan perdagangan senjata dengan negara-negara yang terlibat di Perang Yaman. Sementara itu, memburuknya hubungan dengan Kanada disebabkan kritik atas penahanan sejumlah aktivis hak-hak perempuan di Arab Saudi.

Sumber : Bloomberg

Tag : arab saudi
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top