Indonesia Tidak Butuh Utang IMF, Ekonomi tak Krisis

International Monetary Fund (IMF) menilai di tengah kondisi ketidakpastian global dan peristiwa bencana yang melanda, Indonesia tidak membutuhkan utang dari IMF.
Rinaldi M. Azka/Dwi Nicken Tari/Hadijah Alaydrus
Rinaldi M. Azka/Dwi Nicken Tari/Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 09 Oktober 2018  |  13:56 WIB
Indonesia Tidak Butuh Utang IMF, Ekonomi tak Krisis
Pernyataan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde versus Menteri Keuangan Sri Mulyani Endrawati soal perlu tidaknya Indonesia pinjam ke IMF lagi.

Bisnis.com, BADUNG – International Monetary Fund (IMF) menilai di tengah kondisi ketidakpastian global dan peristiwa bencana yang melanda, Indonesia tidak membutuhkan utang dari IMF.

Pinjaman IMF diangkat menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Selasa (9/10/2018). Berikut laporannya.

Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde menuturkan perekonomian Indonesia telah dikelola dengan baik oleh pemerintah. Padahal, Indonesia tengah dirundung bencana alam.

"Pinjaman dari IMF bukan pilihan karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya, ekonomi Indonesia dikelola dengan sangat baik oleh Presiden Joko Widodo, Gubernur Perry, Menteri Sri Mulyani, Menteri Luhut, dan rekan-rekan," ujarnya saat berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) di sela-sela agenda Annual Meeting IMF-World Bank Group 2018, Senin (8/10/2018).

Lagarde bercerita, tiga tahun yang lalu, ketika IMF memutuskan untuk menyelenggarakan Pertemuan Tahunan 2018 di Indonesia, mereka tidak tahu bahwa negara ini akan dilanda bencana alam yang mengerikan.

Menurutnya, Indonesia akan menjadi tempat yang paling baik untuk mengadakan Pertemuan Tahunan IMF- World Bank Group 2018. "Dan Indonesia tetap menjadi yang terbaik!" ujar Lagarde.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perhelatan di Bali ini bukanlah kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk meminjam kepada Dana Moneter Internasional (IMF).

"Apakah kita mau pinjam IMF? Tidak! Karena IMF itu adalah institusi yang hanya melakukan pinjaman bagi negara yang mengalami krisis neraca pembayaran," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa pemerintah tengah melakukan sejumlah penyesuaian untuk merespons perubahan ekonomi global, tetapi tidak berarti bahwa negara mengalami kondisi krisis.

"Sehingga kita tegaskan bahwa kita tidak meminjam IMF," ujar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, Indonesia berutang pada lembaga keuangan internasional itu terkait dengan krisis ekonomi 1997-1998. Adapun, total utang Indonesia saat itu sebesar US$9,1 miliar. Namun, sejak 2006, Indonesia telah bersih dari utang IMF.

Sri Mulyani menambahkan saat ini Indonesia berhadapan dengan lingkungan global dengan tren suku bunga yang meningkat. Bahkan menurutnya, pergerakan suku bunga dan kenaikan yield surat utang 10 tahun AS akan jauh lebih cepat.

"Sekarang sudah lewat 3,4% dan oleh karena itu yang harus dilakukan kita adalah terus melakukan penyesuaian," tegasnya.

Penyesuaian yang dimaksud adalah melakukan strategi pembangunan supaya lebih stabil dan bisa berdaya tahan, serta adanya fleksibilitas dari sisi nilai tukar. "Namun, bahwa fleksibilitas dari nilai tukar itu tidak bisa dihindarkan karena dia bagian dari respons terhadap perubahan isu lingkungan global yang masih berjalan," papar Sri Mulyani.

Empat Usulan Indonesia

Adapun perhelatan Annual Meeting IMF-WBG ini menurut Sri Mulyani dapat menjadi ajang bagi Indonesia untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan para gubernur bank sentral, menteri keuangan, pebisnis, bankir, akademisi, dan lainnya.

"Di dalam pertemuan ini, Indonesia atau saya dalam hal ini mewakili Kemenkeu akan juga bertemu dan melakukan pertemuan dengan kelompok Pathway for Prosperity yang diinisiatifkan oleh Ibu Melinda Gates," ungkap Sri Mulyani.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan Indonesia akan menyuarakan empat isu utama dalam pertemuan tahunan IMF-WBG tersebut.

Pertama, penguatan koordinasi harmonisasi kebijakan antar negara untuk bersama memulihkan ekonomi global dan mengatasi ketidakpastian global.

"Agar pertumbuhan ekonomi dunia tidak hanya didukung AS, tapi negara lain khususnya emerging market," ungkap Perry.

Pembahasan tersebut termasuk normalisasi kebijakan moneter, kenaikan suku bunga global dan resolusi ketegangan perdagangan di beberapa negara.

Kedua, penguatan dan perluasan pembiayaan infrastruktur. Menurut Perry, selama hampir lima tahun progres infrastruktur Indonesia sangat besar dan cepat termasuk yang dipuji banyak negara sehingga ini menjadi isu yang akan diangkat.

"Kami memperjuangkan agar pembiayaan infrastruktur tidak hanya dibiayai APBN atau BUMN, tapi juga dibiayai swasta melalui project bond dan instrumen lain," kata Perry.

Ketiga, Indonesia akan memanfaatkan ekonomi keuangan digital untuk kemajuan ekonomi domestik. Hal ini meliputi solusi keuangan digital bagi pengembangan UMKM, Fintech, perluasan startup, dan lainnya.

Keempat, Indonesia akan menyuarakan ekonomi dan keuangan syariah. Pasalnya, ekonomi syariah sudah menjadi model bisnis global.

Secara terpisah Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan perhelatan IMF-WBG akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia menyebutkan dampak ekonomi langsung yang diterima Bali selama perhelatan sebesar Rp1,1 triliun. Keuntungan tersebut berasal dari hotel, makan dan minum, tranportasi, belanja dan penyelenggaraan IMF-WB.

"Untuk dampak pertumbuhan ekonomi yang akan dirasakan oleh Bali mencapai 0,64% dan tersebar di beberapa sektor strategis pendukung IMF-WB. Tambahan pertumbuhan sebesar 0,26% ini berasal dari sektor konstruksi, pertumbuhan sektor lain-lain 0,21%, pertumbuhan sektor hotel 0,12%, serta pertumbuhan sektor makanan dan minuman 0,05%," katanya di Nusa Dua, Bali.

Selain itu lanjutnya, dampak tidak langsung lainnya dari penyelenggaraan pertemuan IMF-WB bagi Bali adalah adanya kenaikan nilai PDRB riil sebesar Rp894 miliar pada 2018. Nilai tersebut akan menambah secara keseluruhan PDRB riil Bali sebesar Rp1,2 triliun pada periode 2017-2019.

Sementara itu, dari segi kontruksi dan infrastruktur, dampak ekonomi tidak langsung yang diperoleh mencapai Rp4,5 triliun. Keuntungan tersebut berupa pemuktahiran atau renovasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, pengembangan pelabuhan Benoa, pembangunan underpass serta penyelesaian patung Garuda Wishnu Kencana.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
annual meetings IMF-World Bank

Editor : Sutarno
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top