Keuangan Syariah Diminta Terlibat Langsung Proyek Infrastruktur

Pembiayaan infrastruktur dari keuangan syariah bisa dalam bentuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Rinaldi Mohammad Azka | 10 Oktober 2018 17:18 WIB
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde (keempat kiri) mengunjungi Paviliun Indonesia di arena Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018, di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkenalkan keuangan syariah dalam pembiayaan infrastruktur ke dunia.

Berbagai negara yang sedang menggalakkan pembangunan di bidang infrastruktur, kini mulai melibatkan pihak swasta sebagai solusi dalam pembiayaan dan pendanaannya.

Salah satu yang mulai sering dilakukan adalah penggunaan dana investasi berbasis syariah, khususnya untuk menjembatani kebutuhan pendananaan antara pihak swasta dan pemerintah.

Karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong investor dan para pelaku keuangan syariah di Indonesia untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya dalam bentuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Bila melihat kebutuhan Indonesia akan pembangunan infrastruktur saat ini, masih ada gap yang harus kita isi. Karena itu, menerapkan pembiayaan berbasis syariah dalam KPBU merupakan platform alternatif yang baik untuk skala lokal maupun global” ujar Sri Mulyani di hadapan peserta diskusi yang bertemakan “Investor Roundtable on Islamic Infrastructure Finance” sebagai bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali pada Rabu (10/10/2018).

Potensi pelibatan keuangan syariah dalam pembangunan, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur lanjut Sri Mulyani, sangat besar terutama bila melihat berbagai perkembangan dunia saat ini.

Dalam satu dekade terakhir, keuangan Islam menjadi salah satu segmen yang berkembang sangat cepat dalam industri keuangan global.

“Karena itu saya berharap, dengan melibatkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam Kerjasama Pemerintah dan Bada Usaha, maka akan berpeluang untuk mendatangkan pandanaan yang cukup besar dari para investor Muslim yang selama ini enggan terlibat dalam pembiayaan berbasis konvensional” ujar Menteri Keuangan dalam Annual Meeting IMF-World Bank Group 2018, di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).

Berdasarkan laporan McKinsey, infrastruktur global membutuhkan sekitar US $ 3-4 triliun per tahun hingga tahun 2030. Sementara pendanaan yang tersedia dari pemerintah dan Multilateral Development Bank per tahun, hanya sekitar US $ 300 miliar.

McKinsey juga mencatat bahwa investor institusional memiliki dana sebesar US $ 120 trilun yang tersimpan di bank. Oleh karena itu, pihak swasta memiliki kesempatan besar untuk memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut.

Pembahasan soal pembiayaan infrastruktur berbasis syariah di ajang Pertemuan Tahunan IMF-WBG ini adalah atas kerja sama Grup Bank Dunia dengan Bank Pembangunan Islam (IDB).

Menteri Keuangan berharap agar forum ini bisa menghasilkan berbagai pemikiran dan platform yang bernilai bagi para pengambil kebijakan dan para investor, khususnya dalam hal pembiayaan infrastruktur.

Tag : annual meetings IMF-World Bank
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top