Tak Jadi Naikkan Harga Premium, Koordinasi Pemerintah Dinilai Buruk

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekjen FITRA Misbahul Hasan menilai pemerintah plin plan terkait rencana menaikkan harga BBM.
Puput Ady Sukarno | 10 Oktober 2018 21:24 WIB
Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada kendaraan di SPBU Coco, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Pemerintah melalui badan usaha penyedia BBM dan produsen bahan bakar nabati menerapkan program pelaksanaan kewajiban pencampuran penggunaan biodiesel sebanyak 20 persen pada BBM segera dilaksanakan mulai Sabtu (1/9/2018). - Antara/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekjen FITRA Misbahul Hasan menilai pemerintah plin plan terkait rencana menaikkan harga BBM.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang kurang baik antarkementerian lembaga.

"Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah panik, melihat depresiasi rupiah yang cukup besar dan mengambil kebijakan seperti itu. Tapi karena tidak ada koordinasi yang baik jadi di batalkan sendiri," ujarnya, Rabu (10/10/2018).

Menurutnya, pembatalan tersebut bisa juga dilihat karena berkaitan dengan kekhawatiran terhadap elektoral Presiden Joko Widodo, di mana kebijakan yang tidak populis itu bisa mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat.

Namun demikian, terlepas dari plin plannya pemerintah, Fitra menolak adanya kenaikan BBM.

"Ini tidak menyelesaikan masalah karena bahan baku BBM kita masih impor, sehingga defisit transaksi berjalan tidak bisa ditutup dengan menaikkan harga BBM. Tetapi dengan pengaturan impor bahan pokok dan lainnya," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, kenaikan harga BBM akan berdampak pada bengkaknya APBN terutama pada subsidi belanja negara.

"Tahun politik ini saja, subsidi sudah naik tinggi dibandingkan belanja infrastruktur," ujarnya.

Selain itu, kenaikan BBM akan menimbulkan kenaikan harga bahan pokok yang pada akhirnya membebani masyarakat.

Tag : Harga BBM
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top