Bisnis.com, NUSA DUA -- Bank Dunia telah mengumumkan pendanaan hingga US$1 miliar bagi Pemerintah Indonesia untuk bantuan dan rekonstruksi daerah-daerah terdampak bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah serta untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang.
Pendanaan akan tersedia berdasarkan permintaan Pemerintah Indonesia. Bantuan tersebut diawali dengan hibah sebesar US$5 juta untuk bantuan teknis untuk perencanaan terperinci demi memastikan rekonstruksi tangguh dan dipimpin oleh masyarakat.
Chief Executive Officer (CEO) Bank Dunia Kristalina Georgieva bercerita pada Jumat (12/10/2018), dia mengunjungi Palu di Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia pun turut bersimpati atas peristiwa yang menimpa para korban.
“Upaya bantuan darurat dari pemerintah sangat kuat dan mengesankan. Ketika memasuki fase rekonstruksi, kami menyediakan hingga US$1 miliar dukungan komprehensif yang tersedia untuk Indonesia. Cara mengenang terbaik bagi mereka yang kehilangan nyawa adalah membangun kembali dengan lebih baik,” tutur Georgieva dalam Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018, di Sofitel Hotel Nusa Dua Bali, Minggu (14/10/2018).
Paket Bank Dunia tersebut dapat mencakup transfer tunai kepada 150.000 keluarga termiskin yang terkena bencana, untuk jangka waktu antara 6 bulan hingga 1 tahun.
Sistem perlindungan sosial ini dirancang untuk mendukung ekonomi dan pekerjaan lokal selama fase pemulihan dan untuk menghindari kerusakan jangka panjang terhadap Sumber Daya Manusia (SDM).
Paket US$1 miliar yang diusulkan juga dapat mencakup program pemulihan darurat baru untuk membiayai pembangunan kembali fasilitas publik yang penting dan aset infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan, jalan raya, serta infrastruktur pasokan air.
Dana tersebut dapat pula digunakan untuk memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini serta membantu membiayai rekonstruksi permukiman perumahan dan infrastruktur serta layanan di tingkat lingkungan terkecil.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan Bank Dunia memiliki keahlian yang mendalam dan khusus di bidang pengembangan instrumen keuangan canggih yang dapat mengelola risiko serta penyangga fiskal untuk mempersiapkan guncangan.
Indonesia, lanjutnya, berupaya memperkuat ketahanan terhadap bencana alam dan berharap adanya kemitraan dengan Bank Dunia yang berkelanjutan.
"Pemerintah menghargai perhatian dan dukungan masyarakat internasional pada saat kami membutuhkan, termasuk dari Kelompok Bank Dunia. Memulihkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang terkena bencana alam adalah prioritas utama pemerintah," tegas Sri Mulyani.
Baru-baru ini, Bank Dunia merilis laporan kebutuhan kerusakan awal yang memberikan penilaian atas distribusi geospasial kerusakan dan perkiraan biaya infrastruktur, properti perumahan serta non perumahan yang terkena dampak tsunami di Sulteng.
Bank Dunia memperkiraan kerugian fisik yang terjadi bernilai sekitar US$531 juta, setara Rp8,07 triliun. Perinciannya, kerusakan tempat tinggal perumahan sekitar US$181 juta atau setara Rp2,75 triliun, sektor non perumahan sekitar US$185 juta atau setara Rp2,82 triliun, dan infrastruktur sekitar US$165 juta atau setara Rp2,5 triliun.
Laporan awal ini adalah perkiraan kerugian ekonomi pertama berdasarkan analisis ilmiah, ekonomi. dan teknik.
Perhitungan tersebut belum memperhitungkan hilangnya nyawa, kehilangan lahan, atau gangguan terhadap ekonomi melalui pekerjaan yang hilang, mata pencaharian dan bisnis, dan merupakan masukan pertama untuk mendukung perencanaan pemulihan dan rekonstruksi bagi Pemerintah Indonesia.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves menuturkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat dunia tengah menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat.
“Dengan bekerja bersama pemerintah dalam ketahanan, pemulihan bencana dan kesiapsiagaan, kami ingin memastikan bahwa Indonesia melanjutkan pertumbuhan ekonominya,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
