Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Akan Konsultasi dengan DPR Soal Pinjaman Internasional untuk Tangani Bencana

Pemerintah akan memanfaatkan dana dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) dengan hati-hati dan terlebih dahulu berbicara dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Annual Meetings IMF--World BankGroup 2018, Minggu (14/10/2018). Sri Mulyani berterima kasih atas semua simpati yang disampaikan delegasi terkait bencana yang terjadi di Indonesia./Bisnis-Rinaldi Mohammad Azka
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Annual Meetings IMF--World BankGroup 2018, Minggu (14/10/2018). Sri Mulyani berterima kasih atas semua simpati yang disampaikan delegasi terkait bencana yang terjadi di Indonesia./Bisnis-Rinaldi Mohammad Azka

Bisnis.com, NUSADUA -- Pemerintah akan memanfaatkan dana dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) dengan hati-hati dan terlebih dahulu berbicara dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Bank Dunia dan ADB sudah mengikrarkan penyaluran dana pinjaman masing-masing sebesar US$1 miliar untuk kebutuhan rekonstruksi dan perbaikan pascabencana yang terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bank Dunia pun telah mengumumkan rencana pencairan dana hibah sebesar US$5 juta untuk kebutuhan bantuan teknis demi memastikan rekonstruksi yang berkelanjutan. Adapun ADB pun sudah menyiapkan hibah sebesar US$3 juta.

Selain itu, Pemerintah Jepang sudah mengalirkan bantuan penyelamatan darurat yang nilainya mencapai Rp3 miliar atau setara 24 juta yen dalam bentuk barang seperti tenda, generator, dan penjernih air.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah akan mengalirkan dana hibah dari berbagai pihak secara cepat dan segera, mengingat kebutuhan untuk penanggulangan bencana terus berjalan.

"Kami sudah menyiapkan US$5 juta, itu siap sedia untuk pemerintah mengakselerasi rencana. Kami akan membuat respons yang memungkinkan adanya transfer tunai," tuturnya saat memberi keterangan pers bersama Bank Dunia dalam Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018, di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018).

Pemerintah juga akan mengalokasikan dana hibah tersebut untuk penelitian geologi untuk perbaikan dan penanganan bencana yang berkelanjutan.

Terkait dana pinjaman yang sudah banyak ditawarkan oleh lembaga multinasional, Sri Mulyani belum dapat mengukur seberapa besar pinjaman yang akan ditarik.

Dia menjelaskan sesuai mekanisme keuangan Indonesia, setiap tawaran pinjaman tersebut harus melalui persetujuan DPR. Untuk itu, Menkeu akan melapor terlebih dahulu ke DPR terkait dana tersebut dan menghitungnya dalam RAPBN 2019.
 
Dia menambahkan proses rekonstruksi dan rehabilitasi bagi daerah bencana akan masuk dalam RAPBN 2019.

Pemerintah menegaskan akan tetap berhati-hati dalam menarik dana bantuan pinjaman tersebut, sebab di tengah kondisi ketidakpastian global, pemerintah harus tetap memastikan kekuatan kapasitas fiskal. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper