FII 2018: BKPM Wakili Pemerintah Hadir di Riyadh

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI menegaskan Indonesia akan tetap hadir dalam acara Future Investment Initiative 23-25 Oktober 2018, di Riyadh, Arab Saudi. 
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 18 Oktober 2018  |  16:18 WIB
FII 2018: BKPM Wakili Pemerintah Hadir di Riyadh
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong. - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI menegaskan Indonesia akan tetap hadir dalam acara Future Investment Initiative 23-25 Oktober 2018, di Riyadh, Arab Saudi. 

Penyelenggaraan acara Future Investment Initiative (FII) atau Davos in the desert ini mengundang kontroversi di tengah dugaan penculikan dan pembunuhan kolumnis Washington Post berkebangsaan Arab Saudi dan berpaspor AS, Jamal Khashoggi, di Konsulat Arab Saudi di Istanbul.

Kasus Khashoggi ini menuai pembatalan kehadiran delegasi besar mulai dari CEO Blackrock Larry Fink, CEO JP Morgan Jamie Dimon, CEO Mastercard Ajay Banga, CEO Blackstone Stephen Schwarzman. Bahkan Managing Director IMF Christine Lagarde pun mengatakan menunda kepergiaannya ke Timur Tengah. 

Padahal, di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, Lagarde sempat menyampaikan dirinya akan hadir.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T. Lembong mengatakan dirinya akan tetap hadir ke acara tersebut mewakili Indonesia. 

"Saya sudah menyampaikan kepada Presiden secara tertulis, bahwa kebijakan yang tepat adalah merapat di saat dia [Mohammed bin Salman] lagi susah," ujar Lembong, Kamis (18/10).

Di saat seperti ini, kata Lembong, sudah seharusnya Indonesia memberikan dukungan bagi kelanjutan 'reformasi Saudi'.  
Dia menekankan budaya Indonesia dalam kehidupan berbangsa adalah mendekat jika ada yang tertimpa masalah, bukan menjauh. 

"Belum tentu protes, tetapi justri ingin mengintensifkan dialog-dialog,'' tegasnya. 

Jika tidak ada perubahan arahan dari Presiden, Lembong menegaskan BKPM tetap yakin untuk hadir di dalam forum tersebut. Namun, dia menegaskan pemerintah tidak akan mengirim Wakil Presiden ataupun menteri koordinasi serta Menteri Luar Negeri ke Riyadh.     

Sejauh ini, pemerintah terus memantau perkembangan yang terjadi di Riyadh mengingat kemungkinan banyaknya reaksi dunia terhadap isu ini. 

Rencananya, Lembong akan berada di Riyadh pada 23-24 Oktober 2018.  

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bkpm

Editor : Gita Arwana Cakti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top