Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam 4 tahun terakhir ini secara umum dinilai positif, kendati masih ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan di sisa 1 tahun terakhir.
Kinerja 4 tahun Jokowi menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Senin (22/10/2018). Berikut laporannya.
Beberapa capaian positif yang paling kelihatan antara lain pengelolaan ekonomi makro, koordinasi pengelolaan fiskal dan moneter, penerimaan pajak, hingga deregulasi ekonomi lewat penyesuaian kebijakan.
Upaya pemerintah membenahi dan membangun infrastruktur di berbagai bidang juga dinilai berhasil, sehingga mampu menciptakan konektivitas.
“Gencarnya pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor jalan tol, merupakan lompatan besar,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono.
Keberhasilan lain terlihat di sektor energi, di mana terjadi pengalihan pengelolaan sejumlah blok besar, seperti Blok Rokan dan Blok Mahakam, yang akan berimbas positif pada serapan minyak mentah di dalam negeri.
Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia juga berhasil diselesaikan, dan menjadi salah satu keberhasilan besar Pemerintahan Jokowi-JK pada tahun ini.
Di sektor perumahan, Pemerintahan Jokowi-JK telah berhasil membangun 850.000 unit perumahan, dan diperkirakan mencapai 1 juta unit pada akhir tahun ini.
Namun, masih ada sejumlah catatan yang perlu dibenahi di tahun terakhir Pemerintahan Jokowi-JK.
Pangan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. “Polemik perkara pangan hampir tidak terselesaikan dengan baik dan terus berulang, salah satunya beras,” ujar Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Apindo Anton J. Supit.
Ekonom pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menyebutkan di atas kertas, Indonesia menorehkan capaian gemilang dari sisi produksi. “Itu di atas kertas. Yang jadi problem ketika dikejar lebih jauh data produksi yang di atas kertas itu.”
Dari sisi ekspor, selain perlu insentif, butuh upaya ekstra untuk membuat kinerja ekspor meningkat signifikan lewat berbagai cara.
“Belum ada terobosan baru yang ditempuh pemerintah untuk memacu ekspor nasional,” ujar Ketua Komite Tetap Ekspor Kadin Handito Juwono.
Selain itu, industri manufaktur tumbuh melambat, dengan kontribusi terhadap PDB stagnan di kisaran 17%—18%.
Implementasi paket deregulasi juga dinilai belum berjalan dengan baik. “Salah satunya di sektor logistik dan transportasi,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.
Tantangan lain bagi Jokowi-JK adalah penyusunan budget ke depan mesti lebih realistis, baik dari sisi asumsi maupun target. “Walaupun dari sisi penerimaan year to date cukup baik, tetapi sebenarnya cukup berisiko karena pemerintah tidak mengajukan RAPBNP tahun ini. Pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak di satu sisi juga menaikkan tekanan dari sisi belanja,” ujar ekonom Asia Development Bank (ADB) Institute Eric Alexander Sugandi.
Di sisi hukum, peneliti Divisi Hukum ICW Donal Fariz Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penerapan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa secara online oleh pemerintah daerah yang acapkali membuka ruang munculnya kasus korupsi. Hal itu terlihat dari banyaknya kepala daerah yang masih terjerat kasus korupsi. (Rinaldi Mohammad Azka/Edi Suwiknyo/Ilham Budhiman/David E. Issetiabudi/Finna U. Ulfa/Tegar Arief/Duwi Setiya Ariyanti/Yustinus Andri/Irene Agustine/Annisa S. Rini/Anggara Pernando/Wibi P. Pratama/Rahmad Fauzan/Samdysara Saragih/Juli E.R.Manalu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
