Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Klaim Pengelolaan BMN Mulai Membaik

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyebutkan pengelolaan barang milik negara (BMN) mulai membaik seiring dengan langkah penginventarisan BMN yang dilakukan belakangan ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat kerja dengan banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2018)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat kerja dengan banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2018)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyebutkan pengelolaan barang milik negara (BMN) mulai membaik seiring dengan langkah penginventarisan BMN yang dilakukan belakangan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk saat ini pelaksanaan penilaian kembali BMN dimulai pada saat perancangan pada 29 Agustus 2017 dan telah dilaksanakan selesai pada 12 Oktober 2018, termasuk obyek penilaian kembali di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami dampak bencana gempa pada Agustus 2018.

"[Kami] juga melakukan perbaikan sistem informasi pengelolaan BMN. Ini dilakukan pemerintah agar pengelolaan BMN dapat lebih akuntabel, produktif, dan lebih berdaya guna," kata Sri Mulyani dalam Entry Meeting Pemeriksaan atas Penilaian BMN tahun 2017 - 2018 di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (22/10/2018).

Berdasarkan data Kemenkeu, BMN yang telah dilakukan penilaian kembali adalah sebanyak 945.460 nomor urut pendaftaran (NUP). Nilai yang meningkat atau kenaikan nilai dari BMN adalah sebesar Rp4.190,31 triliun dari nilai buku sebesar Rp1.538,18 triliun. Artinya, sesudah dilakukan penilaian kembali menjadi Rp5.728,49 triliun.

Salah satu studi yang dilakukan IMF, kata Sri Mulyani bahkan menunjukkan, penggunaan aset negara suatu negara yang baik berpotensi bisa meningkatkan potensi penerimaan hingga 1,5% dari PDB. Menurutnya, hal ini perlu didukung oleh pengelolaan BMN yang baik, profesional, dan akuntabel.

"Tidak cukup BMN yang ada hanya digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta pelayanan umum. Namun, BMN juga diharapkan dapat dikelola dengan maksimal dan berkontribusi bagi penerimaan negara dalam bentuk PNBP," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Achmad Aris

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper