Indef: Pemerintah Bisa Utak-Atik Anggaran Capai Keseimbangan Primer Rp0

Ekonom menilai mudah bagi pemerintah untuk membuat keseimbangan primer APBN 2019 nol atau bahkan surplus.
Rinaldi Mohammad Azka | 24 Oktober 2018 08:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat kerja dengan banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2018). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom menilai mudah bagi pemerintah untuk membuat keseimbangan primer APBN 2019 nol atau bahkan surplus.

Pemerintah hanya perlu mengutak-atik anggarannya melalui penundaan pembayaran, penghematan atau APBN-P. Namun, dengan melakukan hal tersebut, pemerintah akan menghilangkan kredibilitasnya dalam pengelolaan APBN.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan optimismenya keseimbangan primer mendekati nol atau seimbang antara pendapatan dan belanja dapat dicapai dalam waktu dekat.

Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto menuturkan pemerintah dapat dengan mudah mengutak-atik anggarannya seperti yang biasa dilakukannya. Dengan demikian, mudah saja untuk mendapatkan keseimbangan primer yang seimbang atau bahkan surplus.

"Secara teknis di anggaran memang memungkinkan bergantung desainnya, sejauh ini [APBN] menggunakan cash basis teknik akuntansinya, sehingga ketika defisit penerimaan tidak tercapai, belanjanya saja direm, semudah itu dengan pendekatan cash basis," jelasnya saat Bisnis hubungi, Selasa (23/10/2018).

Cash basis adalah teknik penghitungan akuntasi dalam suatu anggaran dimana penghitungannya berdasarkan arus keuangan baik yang keluar maupun yang masuk. 

Selain metode tersebut, terdapat metode accrual basis, dimana pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode dimana pendapatan dan beban tersebut terjadi, tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah pernah meminta pemerintah untuk menggunakan metode akuntansi accrual basis sehingga APBN dapat lebih kredibel.

Subsidi BUMN

Menurut Eko, dengan teknik pencatatan yang digunakan pemerintah saat ini, pemerintah seperti biasa dapat menahan kewajibannya membayar subsidi ke BUMN yang dimandatinya sehingga dalam arus kas tidak tercatat sebagai pengeluaran atau menunda kewajiban membayar dana bagi hasil (DBH) ke daerah. Dengan demikian, keseimbangan primer yang diinginkan dapat tercapai.

Selain itu, pemerintah dapat melakukan dua hal lain yakni melakukan pengereman belanja dan melakukan APBN-Perubahan. Melalui kedua mekanisme tersebut, keseimbangan primer dapat tercapai secara perhitungan anggaran.

"Dengan melakukan hal itu, makna ekonominya kurang, [keseimbangan primer] bukan secara desain presisi anggaran lebih karena mekanime politik. Secara umum tidak salah, tapi jadi berkurang makna keseimbangan itu sebagai sinyal optimisme dan kredibiltas kepada pasar dan pelaku ekonomi," tuturnya.

Terlepas dari metode utak-atik tersebut, enurut Eko, mengurangi defisit keseimbangan primer merupakan hal yang tepat di tengah ketidakpastian global saat ini.

Dikatakan, defisit digunakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi tetapi dengan stagnansi di 5%, maka perlu ada evaluasi terhadap strategi ekspansi APBN ini.

Selain itu, pada tahun 2019 perekonomian global akan menjadi penekan terhadap perekonomian dan APBN. Dengan demikian, tantangan APBN ke depan masih berhadapan dengan efek ekonomi global.

"Pada 2019 saya rasa menjadi panas-panasnya perang dagang AS-China itu akan jauh lebih kompleks dari tantangan fed rate yang sudah mereda. Isunya beralih ke perang dagang dan harga minyak, cara Presiden AS melakukan proteksionisme itu ditentang negara penghasil minyak, kuncinya ada di OPEC dan non-OPEC," tuturnya. 

Tag : anggaran, apbn
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top