Pemerintah Perlu Instrumen Lain Agar Tak Beratkan BUMN dalam Pengerjaan Infrastruktur

Pemerintah masih banyak menggunakan jasa BUMN karya dalam pengerjaan proyek infrastrukturnya. Hal ini dinilai dapat memberatkan neraca keuangan BUMN.
Rinaldi Mohammad Azka | 24 Oktober 2018 08:05 WIB
Pekerja beraktivitas di proyek yang dikerjakan PT Adhi Karya. - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih banyak menggunakan jasa BUMN karya dalam pengerjaan proyek infrastrukturnya. Hal ini dinilai dapat memberatkan neraca keuangan BUMN.

Project Consultant Asian Development Bank (ADB) Institute Eric Alexander Sugandi menuturkan idealnya proyek infrastruktur menggunakan skema public-private partnership (PPP).

Namun, memang menurutnya tidak banyak swasta lokal yang berani ambil resiko investasi di infrastruktur baik melalui skema PPP atau investasi murni swasta karena periode balik modal yang panjang. Akhirnya, BUMN-BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah.

Skema PPP, menurutnya, walau sudah diterapkan pada beberapa proyek di Indonesia masih relatif belum banyak peminatnya dari pihak swasta.

"Saya pikir pembangunan infrastruktur memang perlu, tetapi untuk sementara pemerintah perlu mengkaji ulang dan menunda dulu yang tidak begitu urgen untuk memberikan kesempatan kepada BUMN2 menyehatkan neraca keuangan mereka," ungkap Eric kepada Bisnis, Selasa (23/10/2018).

Sembari menanti penyehatan itu, pemerintah dapat melakukan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan pinjaman dari lembaga-lembaga multilateral, karena bunga pinjamannya lebih rendah daripada bunga pinjaman dari perbankan komersial.

 

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbn, bumn

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top