2025, Desa Sumbang PDB US$1 Triliun, Realistiskah?

Pemerintah melalui agenda Nawacita poin ketiganya, terus membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Ambisinya, dalam 7 tahun ke depan produk domestik bruto (PDB) dari perdesaan dapat mencapai US$1 triliun.
Rinaldi Mohammad Azka | 25 Oktober 2018 03:55 WIB
Ilustrasi: Perdesaan tertutup kabut di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. - Antara/Raisan Al Farisi

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui agenda Nawacita poin ketiganya, terus membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Ambisinya, dalam 7 tahun ke depan produk domestik bruto (PDB) dari perdesaan dapat mencapai US$1 triliun.

Melalui berbagai program sejak 2015, pemerintah telah berhasil meningkatkan pendapatan per kapita per bulan perdesaan sebesar 40,4% dari Rp572.586 pada 2014 menjadi Rp804.011 pada 2018.

Pemerintah pun telah menyalurkan dana desa sebesar Rp187 triliun dengan serapan yang terus meningkat. Pada 2015 serapan dana desa mencapai 82,72% dari total Rp20,67 triliun, sementara 2016 serapannya meningkat menjadi 97,65% dari anggaran Rp46,98 triliun dan pada 2017 menjadi 98,54% dari pagu Rp60 triliun.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menuturkan dampak positif dana desa tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator makro di perdesaan, pendapatan per kapita, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), inflasi, rasio gini, dan penurunan stunting.

"Kalau percepatan [pendapatan perkapita] ini bisa dipertahankan, 7 tahun ke depan PDB per kapita per bulan di desa akan lebih dari Rp2 juta. Kalau lebih dari Rp2 juta, itu diharapkan desa akan menyumbangkan PDB sebesar US$1 triliun [terhadap PDB nasional] sama dengan PDB Indonesia saat ini," ungkapnya di Jakarta pada Rabu (24/10/2018).

Optimisme tersebut diungkapkan Eko dengan landasan atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian desa.

Dia menuturkan terdapat empat prioritas pembangunan desa yakni pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan Produk Unggulan Kawasan Desa (Prukades), serta pembangunan embung dan sarana olahraga desa.

Dia menuturkan setidaknya pada 2018 ini, sudah ada investasi masuk ke desa dengan besaran sekitar Rp200 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari dana desa Rp60 triliun, dana enam kementerian terkait dengan Prukades Rp60 triliun, ditambah investasi dari swasta sekitar Rp60 triliun, serta program dari 19 kementerian lainnya.

Realisasi status desa berdasarkan RPJMN 2015-2019 pun telah tercapai, pemerintah menargetkan turun 5.000 desa dengan status tertinggal sementara realisasi penurunannya mencapai 8.035. Realisasi status desa mandiri sampai 2018 pun telah mencapai 2.318 dari target 2.000.

Cetak BUMDes Baru

Selain itu, pemerintah berhasil mencetak BUMDes baru, per 2017 jumlah BUMDes melonjak menjadi 39.149 BUMDesa. Padahal, pada 2014 hanya ada 1.022 BUMdes.

Eko menuturkan bahwa dana desa akan berfungsi hanya sebagai stimulus bagi pembangunan desa dan menciptakan BUMNDes. Dia mengharapkan BUMNDes dapat menjadi sumber pendapatan terbesar bagi desa.

"Saat ini ada BUMDes yang pendapatannya lebih besar dari dana desa, bahkan pajaknya pun lebih besar. Desa Kutuh di Bali contohnya, dia memiliki revenue sebesar Rp34 miliar dengan laba Rp14 miliar dan membayar pajak sebesar Rp3 miliar," tuturnya.

Adapun untuk Prukades, sudah terdapat 343 Prukades di 148 kabupaten dengan penyerapan tenaga kerja 20 juta jiwa. Sementara itu, tahun ini pemerintah sudah berhasil menghubungkan Prukades dengan 48 perusahaan swasta dengan total nilai investasi Rp47 triliun di desa dan Rp16 triliun di kawasan desa.

Eko menilai pembangunan infrastruktur desa sudah selesai, sehingga pada tahun ini dan 2019 pemerintah berfokus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) desa dan pemberdayaan ekonomi desa. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan per kapita dapat terus terakselerasi dan ambisinya dapat tercapai.

Dianggap Tidak Realistis

Namun, ternyata target pemerintah desa menyumbang sebesar US$1 triliun pada 2025 dinilai tidak realistis.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef0 Rusli Abdullah menuturkan untuk mencapai jumlah yang ditargetkan tersebut setidaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 10% setiap tahunnya. Apalagi lanjutnya, melihat tren pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir yang tertahan pada angka tertinggi 6,5% pada 2011.

"Kita asumsikan hingga 7 tahun ke depan PDB Indonesia US$2 triliun atau dalam perhitungan saya US$1,9 triliun dengan 50% kota dan 50% desa, maka pertumbuhan 10% per tahun ekonomi Indonesia mutlak diperlukan," ungkapnya kepada Bisnis pada Rabu (24/10/2018).

Menurutnya, dalam 7 tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi 10% sulit untuk dicapai dengan melihat angka historis, kondisi saat ini maupun proyeksi masa depan di tengah pemulihan ekonomi dunia yang berjalan lambat.

Dia melanjutkan memang benar dana desa telah mendorong pengurangan kemiskinan di perdesaan. Namun, perdesaan masih memiliki permasalahan ketimpangan. "Faktanya, ketimpangan di daerah perdesaan naik 0,008 poin dari 2016 hingga 2018," tuturnya.

Rusli pun menjelaskan setidaknya masih ada empat tantangan dalam membangun perdesaan ke depan. Pertama, memastikan pembangunan desa melalui dana desa tidak menimbulkan ketimpangan

Kedua, memastikan pembangunan desa melalui dana desa tidak menjadikan sumber daya desa berupa modal tertarik ke kota dan berputar di kota atau dengan kata lain dana desa menjadi instrumen yang menyedot kekayaan desa ke kota.

Sementara tantangan lainnya, ketiga, adalah potensi penyelewengan dan korupsi, serta keempat, SDM desa yang masih perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya.

Belum Sungguh-sungguh

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal memang dengan gelontoran dana besar dari pemerintah pusat untuk desa telah berkontribusi besar ke perekonomian di desa.

"Dalam konteks demikian, saya percaya dengan gelontoran dana pemerintah terrasa ke daerah bahwa dana cukup signifikan dapat menggiatkan perekonomian di daerah. Namun, saya agak menyangsikan kesinambungan dana desa ini," ungkapnya.

Dia belum melihat upaya yang sungguh-sungguh dalam perbaikan pola pengelolaannya. Menurutnya, secara umum kesiapan dan kapasitas perangkat desa mengelola dana tersebut terbatas.

Apalagi lanjutnya, birokrasi masih menjadi permasalahan di Indonesia. Oleh karenanya, dia menggarisbawahi upaya-upaya pengawasan dan evaluasi dari pengelolaan dana desa maupun pembangunan desa mutlak diperlukan.

Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran, Ina Primiana, melihat upaya pemerintah dalam membangun perdesaan perlu didukung. Menurutnya, sah-sah saja pemerintah menargetkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita desa yang tinggi.

Namun, pekerjaan rumah terbesar tetap pada implementasi dan bagaimana cara mencapai target yang tinggi tersebut. Dia melihat sampai saat ini kombinasi permasalahan infrastruktur dan SDM masih menjadi kendala utama dalam pembangunan desa.

Dengan demikian, dia menilai perlu adanya sinergisitas pemerintah dengan publik dalam membangun kapasitas desa dengan orientasi pembangunan yang berkelanjutan.

Menurutnya, hasil positif dari dana desa menunjukkan bahwa program tersebut dapat dilanjutkan. Namun, pemerintah pun mesti memperhatikan keberlanjutan dari desa, karena dana desa tersebut tidak dapat terus menerus menjadi stimulus yang diberikan.

"Harus pula melihat program-program yang bisa direplikasi satu daerah ke daerah lain, setiap desa atau daerah punya karakteristik berbeda. Dengan demikian, membaca karakteristik desa itu penting, sehingga apa yang perlu dibangun di sana menjadi tepat sasaran," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dana desa, nawacita

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top