Pemerintah Terus Lakukan Bauran Kebijakan Hadapi Defisit Transaksi Berjalan

Menghadapi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD), pemerintah akan terus melakukan bauran kebijakan lintas kementerian guna menahan pertumbuhan impor.
Rinaldi Mohammad Azka | 01 November 2018 08:30 WIB
Petugas beraktivitas di New Priok Container Terminal (NPCT), Kali Baru, Cilincing, Jakarta, Senin (5/2). PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC untuk kinerja tahun 2018 menargetkan pendapatan usaha naik 11.02%./ANTARA FOTO - Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA -- Menghadapi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD), pemerintah akan terus melakukan bauran kebijakan lintas kementerian guna menahan pertumbuhan impor.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan akan melakukan apa yang selama ini dilakukan dengan menjaga pertumbuhan impor tidak terlalu drastis.

"Dengan kurs Rp15.000 lebih per dolar AS, impor semakin mahal, dengan konsekuensi yang natural, ditambah pengetatan dari pemerintah seperti Pajak Penghasilan (PPh) impor untuk barang konsumsi diharapkan mengurangi minat impor. Di sisi lain, kebijakan biodiesel 20% (B20), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk komponen domestik dalam negeri itu terus ditingkatkan," jelasnya dalam konferensi pers UU APBN 2018 di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Dengan kurs yang lebih mahal, Sri Mulyani juga berharap wisatawan Indonesia memilih berwisata di dalam negeri.

Menkeu menerangkan dalam sidang kabinet terakhir, pemerintah telah membahas CAD secara khusus. Setiap kementerian dalam rapat terbatas (ratas) di Istana telah membahas hal tersebut.

Dia memerinci Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan upaya dengan terus menjaga agar pasokan bahan pangan memadai, sedangkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mengenai bagaimana meningkatkan kandungan domestik pada industri dalam negeri.

"Menteri BUMN bisa menyeleksi proyek-proyeknya sehingga dia bisa lebih banyak komponen dalam negerinya. SKK Migas untuk bidang migas bagaimana menyeleksi kebijakannya," sebut Sri Mulyani.

Sementara itu, sektor pariwisata akan terus didorong agar pemerintah bisa mendapatkan devisa secara langsung.

Namun, tidak dijelaskan lebih detail langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh berbagai K/L tersebut.

Di sisi lain, upaya mendorong ekspor salah satunya dilakukan dengan memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp2,5 triliun, yang sudah termasuk dalam APBN 2019.

Dengan suntikan ekuitas tersebut, LPEI diharapkan dapat mendorong ekspor bagi industri yang masih rintisan dan menuju pasar non tradisional agar mampu melakukan penetrasi pasar.

"Kami akan makin bekerja, baik Menteri Perdagangan (Mendag) dengan misi dagang, Menteri Perindustrian (Menperin), LPEI, dengan BUMN-BUMN, sehingga mampu untuk meningkatkan ekspor dan penerimaan. Itu hal-hal yang kami lakukan supaya bisa tetap menjaga momentum, tetapi stabilitas bisa diperkuat," tegas Menkeu.

Berdasarkan catatan Bisnis, CAD berada di posisi US$8 miliar atau setara dengan 3% PDB pada kuartal II/2018.

Tag : defisit transaksi berjalan, ekonomi indonesia
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top