Sri Mulyani: Kebijakan B20 Belum Efektif Turunkan Impor Solar

Kebijakan pengendalian impor pemerintah belum berdampak signifikan mengacu pada pelaksanaan mandatori B20 yang belum mampu menekan pertumbuhan impor solar Pertamina yang tumbuh 60,7% atau 0,68 juta kilo liter sejak bergulirnya mandatori tersebut.
Rinaldi Mohammad Azka | 16 November 2018 11:23 WIB
Kebijakan bauran biodiesel 20% atau B20. - Bisnis/Radityo Eko

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pengendalian impor pemerintah belum berdampak signifikan mengacu pada pelaksanaan mandatori B20 yang belum mampu menekan pertumbuhan impor solar Pertamina yang tumbuh 60,7% atau 0,68 juta kilo liter sejak bergulirnya mandatori tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan mandatori B20 masih belum mampu mengurangi pertumbuhan impor solar Pertamina

"Masih akan meminta agar, Pertamin atau ESDM untukk monitoring lebih lanjut, Karena diliat dari volume impor solar, justru terjadi kenaikan 60% dari terutama Pertamina dan EXON. Dari devisa impor, kenaikan tinggi, tentu tapi karena harga minyak dan kurs US$ karena kenaikan harga impor," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN, Kamis (15/11/2018).

Berdasarkan Data Bea dan Cukai, sejak diberlakukannya B20, impor solar Pertamina tumbuh 60,7% dari tahun lalu yang mencapai 0,42 juta kilo liter. Sementara impor solar total sejak 1 September hingga 13 November 2018 tersebut tumbuh 13,64% sebesar 1,28 juta kilo liter.

Sementara itu berdasarkan total devisa, impor solar Pertamina tumbuh 116% menjadi US$392,7 juta dari tahun sebelumnya US$181,64 juta. Lalu untuk impor solar secara total mencapai US$775 juta tumbuh 54,89% dari US$500,37 juta.

Menurutnya, hal ini yang perlu diperbaiki, sementara untuk pengendalian 1.147 komoditas konsumsi yang diatur dalam PMK 110/2018 seluruh komponen mengalami penurunan devisa dan volumenya.

Penurunan Impor

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi, menuturkan analisis statistik dampak PMK 110 2018. Kita melihat bahwa kebijakan tarif PPh dengan kisaran 2,5% ke 10% telah memberikan dampak positif.

"Devisa impor harian rata, impor harian 41,05% kalau kita lihat dari angkanya, rata-rata harian devisa impor 1 Januari -12 September, pemberlakuan PMK 110 US$31,1 juta. Pasca PMK 110 itu penurunan, menjadi US$18,3 juta harian, terjadi penurunan 41,05%," tuturnya.

Secara harian penurunan impor tertinggi berasal dari barang mewah. Devisa impor harian rata-rata per kelompok dari bahan penolong turun 39,22%, untuk barang konsumsi 39,2% dan barang mewah 54,5%.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal mengungkapkan defisit tersebut sesuai dengan prediksinya bahwa Oktober akan kembali defisit dan cukup dalam. Hal ini pun membukti surplus US$227 juta September lalu memang hanya seasonal.

"Implementasi kebijakan PPh impor barang konsumsi di awal september masih belum efektif, terbukti impor barang konsumsi di oktober masih tumbuh tinggi 20%," ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (15/11/2018).

Kebijakan pengendalian impor yang pemerintah lakukan berupa mandatori B20, penaikan PPh Impor 1.147 komoditas dan optimalisasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dia nilai belum efektif.

Khususnya, pengendalian dengan menekan impor barang konsumsi PPh impor, menurutnya tidak menyasar pada permasalahan utama yakni penguatan struktur ekonomi dan pendalaman industri.

"Karena penyumbang impor terbesar kita adalah bahan baku dan penolong industri, karena ketergantungan yang begitu besar pada bahan baku dan penolong dari luar. Artinya, industri hulu tidak kuat dan kalaupun ada, memiliki hubungan yang lemah dengan industri hilirnya," jelasnya.

Lebih lanjut, impor barang konsumsi presentasenya kecil. Jadi, katanya, kalau ingin menekan impor dengan mengenakan PPh impor barang konsumsi saja jelas efeknya minimal.

Kebutuhan Energi

Sementara itu, program B20, menurut Faisal, lebih memiliki pengaruh yang baik. Sebab, memang kemampuan untuk produksi minyak semakin terbatas, sementara permintaan setiap tahun meningkat.

Dengan demikian, kebutuhan energi perlu dialihkan secara berangsur-angsur ke energi non-migas khususnya yang terbarukan seperti sawit, apalagi produksi sawit berlimpah.

"Untuk program ini [mandator B20] yang dibutuhkan adalah keseriusan mensinergikan para pelaku dari hulu seperti produsen minyak dan sawit sampai hilir industri pemakai, serta konsistensi kebijakan hingga jangka panjang, bukan hanya berfikir jangka pendek," paparnya.

Dia pun mencatat ada perlambatan pertumbuhan impor yang relatif kecil. Januari-- Oktober 2018 secara kumulatif tumbuh 25,7% sementara di Oktober 20,6%. Artinya, rata-rata pertumbuhan pada bulan-bulan sebelumnya lebih tinggi.

Faisal pun memprediksi sampai akhir tahun defisit kumulatif akan berkisar US$ 6 miliar. "US$6 miliar itu sudah angka sangat moderat, potensinya malah bisa sampai US$7 miliar," imbuhnya.6

Tag : sri mulyani, Mandatori B20
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top