Relaksasi DNI Diharapkan Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Bisnis.com, JAKARTA –Risiko pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) menjadi pertimbangan pemerintah untuk merelaksasi ketentuan daftar negatif investasi (DNI).
Edi Suwiknyo | 20 November 2018 20:05 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jakarta, Jumat (16/11/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA –Risiko pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) menjadi pertimbangan pemerintah untuk merelaksasi ketentuan daftar negatif investasi (DNI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, di bidang ekonomi pemerintah sedang menghadapi fakta bahwa transaksi berjalan yang defisitnya cukup merepotkan. Dengan kebijakan tersebut, mereka berharap CAD  bisa dikendalikan secara bertahap dan  stabilitas perekonomian berangsur membaik.

“Sehingga hal lain yang dilakukan pemerintah seperti Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan suku bunga lebih awal, tujuannya memberikan confidence kepada market bahwa membawa dana ke Indonesia untung loh,” ungkap Darmin, Senin (19/11/2018).

Darmin tak mau mengambil pusing, pernyataan beberapa pihak yang menyeret kebijakan DNI ini ke ranah  politis. Bekas Dirjen Pajak ini menegaskan, semua kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah baik itu terkait dengan B20, bea masuk untuk impor, DHE, maupun relaksasi DNI tujuannya adalah memperbaiki kinerja industri yang masih banyak lubangnya.

“Kalau itu enggak dibikin bikin setiap kali ekonomi kita tumbuh dia pasti perlu. Kalau dia perlu tapi tidak ada artinya apa impor. Kita menghadapi itu kita tahu ini tahun politik tapi kita tidak bisa berfikir politik saja tapi kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi ya kita lakukan,” jelasnya.

Tag : defisit transaksi berjalan
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top