Pemerintah Minta Pertamina Ikut Tekan Defisit Perdagangan

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta PT Pertamina (Persero) mengambil sejumlah langkah strategis guna membantu mengurangi neraca pembayaran yang terus menerus defisit sebagai akibat dari neraca perdagangan yang juga negatif.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 28 November 2018  |  17:24 WIB
Pemerintah Minta Pertamina Ikut Tekan Defisit Perdagangan
Menko Perekonomian Darmin Nasution memberikan sambutan saat pembukaan Pertamina Energy Forum (PEF) 2018 di Jakarta, Rabu (28/11/2018). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta PT Pertamina (Persero) mengambil sejumlah langkah strategis guna membantu mengurangi neraca pembayaran yang terus menerus defisit sebagai akibat dari neraca perdagangan yang juga negatif.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2018 yang tercatat mencapai 5,17% merupakan capaian positif di tengah gejolak ekonomi global, terlebih dengan meningkatnya impor yang terjadi pada industri besi dan baja, petrokimia, serta kimia dasar atau farmasi.

Pertumbuhan ekonomi kuartal III/2018 lebih tinggi daripada periode sama tahun lalu. Meskipun demikian, saat ini Indonesia dihadapkan dengan tantangan lain, yakni defisit neraca pembayaran yang disebabkan antara lain oleh neraca perdagangan yang negatif.

“Pada kuartal  III/2018, defisit neraca perdagangan migas jauh lebih besar dibandingkan dengan surplus neraca perdagangan barang nonmigas," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan keynote speech dalam Acara Pertamina Energy Forum 2018, Rabu (28/11/2018).

Menko Darmin pun meminta Pertamina mengambil sejumlah langkah strategis guna membantu mengurangi defisit neraca pembayaran tersebut.

Pertama, kata dia, Pertamina perlu mempercepat pengembangan industri petrokimia yang terintegrasi dengan pembangunan dan pengembangan kilang-kilang minyak.

Sebenarnya sudah sejak 3  bulan lalu Pertamina menandatangani Perjanjian Pokok (Head of Agreement) dengan pemerintah dalam mengembangkan Industri Petrokimia, melalui restrukturisasi PT. Tuban Petro Industries (TPI).

“Pemerintah minta agar Pertamina segera melaksanakan apa yang tertuang dalam perjanjian pokok tersebut, termasuk pengembangan aromatic dan olefin,” tegasnya.

Kedua, Pertamina perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Biodiesel 20% dan pengembangan Bio-Refinery.

Seperti diketahui, sejak 1 September 2018, pemerintah telah menetapkan perluasan mandatori B20, yakni pemanfaatan B20 baik untuk tujuan Public Service Obligation (PSO) maupun Non-PSO.

“Melalui kebijakan ini, kita akan gunakan FAME [Fatty Acid Methyl Esters] yang berasal dari CPO sebagai pengganti Solar sebanyak 20%. Di samping itu, pemerintah mengarahkan Pertamina agar membangun Bio-Refinery di sentra-sentra produksi sawit seperti di Riau dan di Sumatra Selatan.” imbuhnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Neraca Perdagangan

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup