Boediono Beberkan Kesalahan Penanganan Krisis 97-98

Mantan Wakil Presiden Boediono mengakui adanya kesalahan resep penganggulangan krisis 1997-1998.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 28 November 2018  |  19:30 WIB
Boediono Beberkan Kesalahan Penanganan Krisis 97-98
Wakil Presiden periode 2009-2014 Boediono. - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA--Mantan Wakil Presiden Boediono mengakui adanya kesalahan resep penganggulangan krisis 1997-1998.

Dia menuturkan krisis pada tahun 1997 dan 1998 dipicu oleh aliran balik modal atau capital reversal dari dalam negeri ke luar sehingga menyebabkan kekeringan likuiditas.

Ini merupakan hal baru bagi masyarakat global. Menurutnya, IMF saja belum memiliki resep untuk menangani krisis ini.

Dalam menghadapi ini, Indonesia meminta bantuan IMF dalam bentuk konsultasi dan pendanaan.

"Saat itu, resep ronde pertama salah dengan menutup 16 bank yang sebenarnya sangat kecil," ungkap Boediono, Rabu (28/11/2018).

Total nilainya sekitar 34% dari tota aset perbankan di Tanah Air. Namun, dia menilai pemerintah pada saat itu menjalankan kebijakan ini tanpa berpikir panjang.

Pemerintah tidak menyiapkan payung pengaman atau yang dikenal dengan blanket guarantee.

Akibatnya, penutupan 16 bank menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Selang beberapa hari kebijakan diambil, masyarakat mulai melakukan penarikan dana besar-besaran karena beredar kabar adanya penutupan lanjutan.

"Ini terjadi dan terus terang resep IMF [pada 1997] tidak memikirkan dampak seperti itu," ungkap Boediono.

Baru pada 1998, Indonesia memutuskan menerapkan blanket guarantee setelah semua L/C Indonesia tidak diterima dimanapun karena rupiah yang terpuruk.

Dengan blanket guarantee, deposan tidak perlu khawatir jika banknya ditutup karena dana simpanan tetap dijamin.

"Ini efektifnya Maret, karena BPPN kan Maret lahirnya," kata Boediono.

Setelah dilengkapi blanket guarantee, pemerintah dapat melakukan penutupan perbankan lanjutan tanpa kepanikan.

Penutupan lanjutan terhadap puluhan perbankan pada 1998 dilakukan karena bank tersebut memiliki capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal yang minus puluhan persen.

Setelah proses tersebut, perbankan dalam negeri baru kembali sehat pada 2004. Hal ini ditandai dengan kembali bergulirnya dana pinjaman dari bank ke masyarakat.

Pada 1998, Boediono yang juga ekonom senior dari Universitas Gajah Mada menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2001, Boediono berhasil membawa Indonesia lepas dari bantuan IMF dan kembali memperkuat ekonomi Tanah Air.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
krisis ekonomi, wapres boediono

Editor : Gita Arwana Cakti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup