Bisnis.com, JAKARTA -- Paket Kebijakan Ekonomi XVI menjadi salah satu antisipasi Pemerintah Indonesia terhadap kemungkinan adanya industri di China yang merelokasi investasinya ke negara lain sebagai akibat perang dagang AS-China.
Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan bahwa pemerintah memikirkan respons dari second round effect perang dagang. Pemerintah ingin agar perang dagang dapat berdampak positif ke Indonesia.
"Kalau industri di China tidak bisa mengekspor ke AS, mereka pasti memikirkan untuk memindahkan industrinya atau investasinya ke negara lain, atau relokasi industrinya," jelasnya, Kamis (29/11/2018).
Menurut perhitungan Susiwijono, sesudah berbulan-bulan terjadi perang dagang, para investor akan sangat menantikan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan G20 di Argentina yang digelar pekan ini.
Ketika pertemuan G20 tidak menemukan kesepahaman, lanjutnya, para investor di China pasti harus memutuskan untuk memindahkan industrinya atau tetap di China dengan tarif bea masuk tinggi.
"Nah, kami antisipasi kalau mereka betul-betul memutuskan relokasi industri, kita harus siap. Untuk menarik investasi itu, kita bersaing dengan banyak negara. [Masyarakat] pasti tahu betapa agresifnya Vietnam, Thailand, dan India, kami ingin meresposn itu sehingga kami pikirkan juga kebijakan," terang Susiwijono.
Jika industri tersebut benar-benar keluar dari China dan Indonesia bisa menarik investasi, maka investasi itu diyakini dapat membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD).
Defisit transaksi berjalan pada kuartal III/2018 tercatat meningkat hingga 3,37% terhadap PDB atau US$8,8 miliar. Defisit ini melebar dari defisit kuartal II/2018 yang sebesar US$8 miliar atau 3,02% terhadap PDB.
Dia menambahkan bukan tak mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan lain guna menarik investasi tersebut. Namun, Susiwijono belum dapat memerinci kebijakan seperti apa yang dapat menarik limpahan investasi tersebut.
"Ini kami kombinasikan kepastian bidang usaha, insentif fiskal, dan perizinannya. Jadi kalau mana fokusnya, ya semuanya," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
