Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih mempertimbangkan untuk memulai frontloading guna pembiayaan 2019 pada akhir tahun ini atau memulainya pada awal tahun.
Direktur Jendral Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengungkapkan saat ini pemerintah masih mempertimbangkan kedua opsi tersebut.
"Kita [masih] punya opsi untuk melakukan [frontloading] di akhir tahun atau awal tahun depan," ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Jumat.
Dia enggan berkomentar lebih banyak mengenai kemungkinan opsi mana yang dipilih untuk melakukan frontloading ini.
Sebagai gambaran pada akhir 2017, pemerintah menerbitkan global bond atau surat utanag berdenominasi dollar AS sebesar US$4 miliar dalam rangka kebijakan prefunding yaitu melakukan penerbitan obligasi negara pada akhir tahun 2017 guna menjamin ketersediaan anggaran pada awal 2018.
Baca Juga
Penerbitan global bond tersebut merupakan penerbitan pertama yang didaftarkan pada otoritas modal AS atau Securities and Exchange Commission (SEC) dengan format SEC-Registered Standalone.
Sementara itu, Luky memastikan tidak akan ada lagi penerbitan surat berharga negara (SBN) sampai dengan akhir tahun untuk menutupi pembiayaan pada 2018. Hal ini diungkap berdasarkan keputusan Kemenkeu untuk tidak melakukan lelang 2 SUN dan 2 SBSN atau sukuk sampai akhir tahun.
Dengan alasan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak yang lebih besar dari tahun lalu dengan pertumbuhan yang mencapai 16%.
Kemenkeu melaporkan realisasi APBN sampai dengan Oktober 2018, penerimaan negara sebesar Rp1.483,8 triliun sementara belanja negara 1.720,8 triliun. Walhasil, defisit anggaran mencapai 1,6% dari PDB sebesar Rp236,9 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
