Sri Mulyani: Kebijakan Fiskal Tetap Fleksibel Hadapi Kebijakan AS

Pemerintah akan fokus menjaga kebijakan fiskal tetap dapat diandalkan sembari berharap sentimen ketidakpastian dari Amerika Serikat (AS) mereda.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 03 Desember 2018  |  20:59 WIB
Sri Mulyani: Kebijakan Fiskal Tetap Fleksibel Hadapi Kebijakan AS
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan usai membuka Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018, didampingi oleh Ketua Steering Committee IBEX 2018 Tigor M. Siahaan (kiri) dann Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo (kanan), di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (15/11). - Bisnis/Rinaldi Mohammad Azka

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan fokus menjaga kebijakan fiskal tetap dapat diandalkan sembari berharap sentimen ketidakpastian dari Amerika Serikat (AS) mereda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pihaknya konsisten tetap akan menyampaikan kepada seluruh pelaku ekonomi bahwa fiskal dalam kondisi yang dapat diandalkan.

"Kurs, suku bunga, harga minyak, semua pengaruhi APBN. Jadi kebijakan fiskal tetap prudent, kebijakan-kebijakan sudah dikomunikasikan moneter untuk tetap menjaga stabilitas momentum growth," jelasnya, Senin (3/12/2018).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi APBN sampai dengan Oktober 2018, penerimaan negara sebesar Rp1.483,8 triliun sementara belanja negara 1.720,8 triliun. Walhasil, defisit anggaran mencapai 1,6% dari PDB sebesar Rp236,9 triliun.

Realisasi penerimaan pajak per Oktober 2018, mencapai Rp1.016,5 triliun atau 71,39% dari pagu APBN, bea dan cukai Rp144,14 triliun atau 74,26%, PNBP Rp315,4 triliun atau 114% dan hibah Rp7,7 triliun atau 648,8% dari pagu APBN 2018.

Sementara itu, belanja negara pemerintah pusat Rp1.720 triliun sebesar 77,49% dari target, dengan realisasi belanja K/L mencapai Rp586,3 triliun atau 69%, belanja non-K/L Rp488 triliun senilai 80,4% dari APBN.

Dari total belanja non-kementerian/lembaga, belanja pembiayaan bunga utang mencapai 89% dari APBN Rp213,2 triliun dan belanja subsidi 102,6% dengan total Rp160,3 triliun. Menurutnya kebijakan pemerintah tetap dijaga fleksibel, terbuka atas perubahan dan APBN tetap fleksibel.

"Kemarin muncul sentimen suku bunga meningkat dan pernyataan kebijakan dari The Fed Amerika Serikat, sentimen dolar luar biasa menguat antara negara-negara lain," ujarnya.

Dia berharap dengan banyaknya analisa dan prediksi mengenai hubungan eksekutif dan bank sentral AS dan arah kebijakan The Fed dapat memberikan kepastian dan tingkah laku pelaku ekonomi yang lebih rasional.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbn, amerika serikat, Donald Trump

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top