Bisnis.com, MUMBAI--International Taxation Conference 2018 kembali digelar oleh Foundation for International Taxation dan International Bureau of Fiscal Documentation, serta bekerja sama dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Mumbai, India.
Roy Rohatgi, Conference Director, menuturkan konferensi tahunan ke-23 ini merupakan kelanjutan dari konferensi yang diselenggarakan pada 2017. Saat itu, International Tax Conference mengangkat tema yang menyoroti tentang ketentuan anti-penghindaran pajak atau yang dalam pertemuan Menteri Keuangan negara-negara G20 disepakati sebagai agenda bersama yang bertajuk Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project atau Proyek Anti-Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba.
Untuk itu, konferensi kali ini mengangkat tema BEPS and Beyond. Tema tersebut dimaksudkan untuk mengulas perkembangan terkini di konteks global pasca-ratifikasi Multilateral Instrument (MLI).
"Kami melanjutkan tujuan kami untuk menjadi lembaga edukasi yang mendorong kita semua untuk mengembangkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pajak internasional dan praktik di negara kita serta belajar dari praktik di negara-negara lain," tuturnya, Kamis (6/12/2018).
Konferensi yang berlangsung selama 6-8 Desember 2018 itu akan diisi oleh lebih dari 90 pembicara dari berbagai negara dan lembaga. Beberapa pembicara tersebut, yakni Head of Global Forum Secretariat OECD Monica Bhatia, Managing Partner BDO India Milind Kothari, Visiting Fellow London School of Economics Parthasarathi Shome, dan Profesor International Center for Tax & Development Leamington, Inggris Picciotto Solomon.
Berbagai topik akan dibahas dalam konferensi pajak internasional ini, antara lain exchang of Infomation (EoI), teknologi pajak (tax technology), tren pajak dalam marger dan akuisisi, penerapan pajak digital, serta resolusi sengketa pajak setelah penerapan BEPS.
Murray Clayson, Presiden International Fiscal Association, dalam sambutan yang disampaikan melalui video menuturkan globalisasi pajak internasional telah terbentuk sejak bergulirnya proyek BEPS. Apalagi, telah terbentuk kerangka kerja inklusif (inclusive framework) yang kini diikuti oleh 123 negara anggota.
"Gangguan terbesar selama setahun terakhir berkutat di sekitar reformasi perlakuan pajak terhadap ekonomi digital. Hal tersebut juga ada dalam urutan teratas program BEPS," tutur Clayson.
Konferensi tersebut berlangsung di Hotel Maratha, Mumbai, India dan dihadiri oleh delegasi dari 20 negara. Acara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan delegasi Indonesia dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
