Bisnis.com, JAKARTA – Pakar ekonomi dan bisnis mendorong pemerintah agar memberikan dana talangan sesuai dengan nilai defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dana talangan yang dibawah nilai defisit akan berdampak pada penurunan kualitas rumah sakit.
Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengkritisi upaya pemerintah yang tahun ini hanya menggelontorkan dana talangan senilai Rp4,9 triliun untuk defisit BPJS. Padahal, berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan senilai Rp10,98 triliun.
Dia meyakini, jika tahun depan pemerintah tetap menggelontorkan dana talangan setengah dari defisit yang dibukukan BPJS, maka jumlah orang yang tidak bergabung dengan BPJS Kesehatan akan bertambah seiring dengan penurunan pelayanan yang diberikan rumah sakit karena krisis pendanaan.
“Bisa jadi ketika tagihan rumah sakit belum dibayarkan, maka layanan di rumah sakit akan turun ini berbahaya ke depan, dan orang semakin tidak percaya dengan sistem yang ada dan membuat orang tidak mau bergabung [BPJS] lagi,” kata Teguh kepada Bisnis, Kamis (20/12/2018).
Dia mengatakan berdasarkan studi yang dilakukan oleh The Lancet, sebuah jurnal medis mingguan internasional, pada 2016-2018 terhadap pencapaian, kesenjangan dan kesempatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan ditemukan 56,4 juta jiwa masyarakat Indonesia belum tergabung dengan BPJS Kesehatan, dengan alasan ketersediaan layanan dan kurangnya pemahaman tentang BPJS Kesehatan. Adapun yang telah terdaftar pada jenjang waktu tersebut baru 203 juta jiwa.
Baca Juga
Teguh menerangkan 50% dari 56,4 juta jiwa yang belum tergabung dengan BPJS merupakan usia milenial, yang memiliki perkerjaan informal.
“Secara finansial mereka punya penghasilan tetapi tidak tentu, sehingga mereka tidak terpikir untuk ikut karena merasa membuang uang dengan kondisi kesehatan yang mereka nilai masih sehat,” kata Teguh
Kemudian dari total 83 juta pendudukan Indonesia yang berusia 20-39 tahun, baru 53,6% atau 44 juta jiwa yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sedangkan sisanya sebesar 46,4% atau 39 juta jiwa belum tersentuh.
Selain itu, dia menambahkan, tahun depan risiko yang ditanggung oleh pemerintah akan semakin besar dengan minimnya dana talangan yang diberikan pemerintah saat defisit terjadi.
Dia khawatir isu defisit BPJS akan menjadi isu sosial politik ini yang berbahaya bagi pemerintah.
“Rumah sakit akan lebih teriak dan menjadi isu liar, bahwa memang ini musim politi akan dijadikan isu yang berbahaya,” kata Teguh.
Pada pertengahan tahun, BPKP memproyeksikan BPJS Kesehatan mengalami defisit senilai Rp10,98 triliun. Pemerintah melalui kementerian keuangan menyuntikkan dana senilai Rp4,9 triliun untuk menutupi defisit tersebut.
Usai dana talangan tahap I dikucurkan, defisit masih terjadi. Pemerintah kembali meminta BPKP untuk mengaudit BPJS Kesehatan. Setelah mendapat tinjauan dari BPKP, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp6,1 triliun.
Pemerintah kemudian memberikan talangan kembali senilai Rp5,2 triliun. Sisa dana tersebut akan diambil dari bauran kebijakan.
Setelah penyelamatan itu, Kementerian Keuangan meminta BPKP untuk mengaudit kembali BPJS Kesehatan untuk ketiga kalinya terhadap sistem BPJS Kesehatan di 2.400 rumah sakit. Audit ini ditargetkan rampung pada Januari 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
