Bisnis.com, JAKARTA - Industri perbankan didorong untuk mulai memberikan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan.
Dorongan tersebut antara lain disuarakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di dalam forum investasi di Jakarta, pekan lalu, Dia mengeluhkan perhatian perbankan yang masih terbatas bagi pemda sebagai debitur potensial.
“Bank itu tidak pernah melihat kami sebagai konsumen. Mindset ini tidak menempel di banyak bank, padahal kami ini konsumen yang kebutuhan duitnya besar dan rutin mengutang, misalnya kasih pinjam suatu daerah Rp200 miliar buat mengaspal jalan, ini pasti dibayar dan tidak mungkin jadi kredit macet karena punya APBD,” katanya.
Menurut Ridwan, instrumen pinjaman bagi pemda selama ini baru ada di kelompok bank daerah, tapi eksposurnya tidak terlalu besar. Padahal pemda memiliki kebutuhan pendanaan yang cukup besar.
Sebab bila pemda hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun pusat, progress pembangunan di daerah akan berjalan lamban. Dia menganalogikan kondisi itu seperti ketika masyarakat terpaksa menabung di bawah bantal bila ingin membeli rumah tanpa pinjaman.
Mantan Walikota Bandung itu menyebutkan dana yang dibutuhkan untuk membangun Kota Bandung bisa mencapai Rp60 triliun. Apabila dikalikan dengan 20 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, maka kebutuhan investasinya berkisar Rp1.200 triliun dalam tempo 10 tahun ke depan.
“Makanya kalau dari APBD saja tidak akan cukup,” kata pria yang akrab disapa Pak RK itu.
Selain lewat skema pinjaman perbankan, ada dua agenda lagi yang akan didorong pemerintah provinsi Jabar sebagai strategi fund rising yakni penerbitan obligasi daerah serta memacu skema kerja sama investasi dengan swasta atau public private partnership (PPP).
Salah satu bank pembangunan daerah yang beroperasi di Jawa Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) mengklaim telah memberikan eksposur yang cukup besar untuk pemda.
Head of Corporate Secretary Division of Bank BJB Muhammad Asadi Budiman mengatakan selama ini ada beberapa pemda yang telah memanfaatkan fasilitas pinjaman daerah dari Bank BJB.
Kendati tidak menyebutkan data yang lebih rinci, Asadi mengatakan pinjaman pemda merupakan fokus bisnis BJB. Pada tahun ini perseroan akan mengeluarkan program BJB Indah (Infrastruktur Daerah) yang bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah.
“Pada tahun 2019 kami menargetkan adanya akselerasi sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah juga menjadi lebih meningkat. Kenaikannya masih kami hitung karena pinjaman daerah akan disesuaikan dengan anggaran di masing-masing pemerintah,” katanya kepada Bisnis.
Pengucuran kredit ke pemda, kata Asadi, memang tidak bisa sebanyak-banyaknya. Meski plafon kredit disesuaikan dengan kebutuhan proyek, penarikannya dibatasi oleh peraturan yang mengikat seperti batas minimal pemberian kredit (BMPK) dan lain-lain.
Berbeda dengan BJB, beberapa bank umum nasional belum memiliki postur pembiayaan langsung untuk pemda. Bahkan bank pelat merah seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyatakan selama ini belum pernah menyalurkan pinjaman langsung ke pemda.
Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko menjelaskan penyaluran kredit ke pemda belum pernah dilakukan BTN lantaran selama ini tidak ada permintaan kredit tersebut.
“Karena belum pernah ada permintaan, maka kami belum pernah merancang struktur kredit yang sesuai dengan kebutuhan pemda,” ujarnya.
Secara terpisah, Wakil Direktur Utama Bank BNI Herry Sidharta menyampaikan hal senada. Dalam paparan kinerjanya, Bank BNI menyatakan dukungan pada pembangunan dilakukan perseroan lewat kredit infrastruktur, baik ke korporasi pelat merah maupun korporasi swasta.
Adapun untuk pemberikan kredit BNI ke pemda, kata Herry, sejauh ini masih belum terealisasi. “Belum ada, sedang kami siapkan skema yang tepat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
