BPD Musti Agresif Biayai Infrastruktur

Bank Pembangunan Daerah atau BPD perlu lebih maksimal membiayai infrastrutur daerah. Hal itu mengingat skema pembiayaan dari perbankan konvensional tak bisa diharapkan ada perubahan yang radikal.
Ipak Ayu H Nurcaya
Ipak Ayu H Nurcaya - Bisnis.com 07 Juni 2019  |  17:31 WIB
BPD Musti Agresif Biayai Infrastruktur
Pemudik melintas di jalur Tol Trans Jawa, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (2/6/2019). - ANTARA/Harviyan Perdana Putra

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Daerah atau BPD perlu lebih maksimal membiayai infrastrutur daerah. Hal itu mengingat skema pembiayaan dari perbankan konvensional tak bisa diharapkan ada perubahan yang radikal.

Pengamat Infrastruktur Nuzul Achzar mengatakan, pembangunan infrastruktur itu adalah investasi jangka menengah dan panjang, sedangkan perbankan konvensional umumnya cenderung jangka pendek dengan suku bunga relatif tinggi karena risiko pengembalian yang juga uncertainty-nya tinggi.

"Saat ini kita tak bisa berharap banyak dari perbankan konvensional. Memang ada lembaga penjamin risiko milik pemerintah, tetapi jumlahnya terbatas. Di samping itu investor juga akan melihat pricing infrastruktur menarik atau tidak," katanya, Jumat (7/6/2019).

Meskipun demikian, menurut Nuzul, tetap perlu intervensi pemerintah, tak semua bisa dilepaskan pada mekanisme pasar. Dia mencontohkan, tarif jalan tol yang naik signifikan. Menurutnya, hal itu bertujuan agar cashflow dapat menutup cicilan bunga dan utang pokok.

Namun, ada trade off, jika konsumen membayar terlalu mahal risikonya konsumen tak mau gunakan infrasrtruktur yang sudah dibangun.

Nuzul mengemukakan, untuk tingkat lokal dan regional, sebenarnya ada alternatif selain bank konvensional yaitu obligasi daerah atau municipal bond. Namun, di Indonesia realisasi obligasi daerah masih masih banyak kendala, bukan hanya soal regulasi tetapi soal governance dan perilaku masyarakat yang umumnya serba murah.

"Karena dari skema pembiayaan rasanya tak bisa diharapkan ada perubahan radikal, misalnya suku bunga yang rendah. Jadi, inovasi lebih banyak terjadi pada varian varian dari pola Public Private Partnership (PPP) lebih dari sekedar Built Operate Transfer (BOT) yang sudah dikenal luas di Indonesia," ujarnya.

Oleh sebab itu, Nuzul mengatakan, pembangunan infrastruktur regional harusnya memang mengandalkan BPD, asal saja governance Pemda sebagai pemegang saham baik, artinya transparan untuk kepentingan daerah dan tidak rugi, kalau pun rugi harus ditanggung APBD.

"Pembiayaan Bandara baru itu pun karena intervensi Pemerintah Pusat dan Daerah melibatkan bank daerah."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpd

Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top