3 Bank BUMN Biayai Proyek Listrik Perusahaan Jusuf Kalla Senilai Rp9,8 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga bank pelat merah terlibat dalam sindikasi kredit senilai US$689,75 juta atau setara Rp9,8 triliun kepada PT Kerinci Merangin Hidro, anak usaha PT Bukaka Teknik Utama Tbk, perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla yang saat ini menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Perusahaan swasta penyalur listrik tersebut mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai mandated lead arranger (MLA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai MLA dan bookrunner.

Mengutip data Bloomberg, kredit sindikasi tersebut disalurkan pada 24 Juli 2019. Pembiayaan dibagi dalam 5 bagian, dengan porsi terbesar US$610,41 juta.

Adapun seperti diberitakan sebelumnya, Kerinci Merangin Hidro pada akhir tahun lalu menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement/PPA) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Merangin dengan PT PLN (Persero).

PLTA Merangin yang berlokasi di Kabupaten Kerinci, Jambi ini memiliki kapasitas sebesar 4 x 87,5 MW (megawatt). Energi yang dihasilkan per tahun sebesar 1.280 Giga Watt hour (GWh).

Pembangkit yang direncanakan beroperasi secara komersial (COD) pada 2025 ini akan memasok listrik ke sistem hu Bagian Selatan Tengah yang diatur oleh PLN Pusat Pengatur Beban Sumatera. 

PLTA Merangin akan digunakan sebagai pembangkit peaker, yakni pembangkit yang digunakan hanya pada saat beban mencapai puncak. Hal ini bertujuan mengurangi beban peaker PLN di Sumatra yang masih menggunakan pembangkit gas dan diesel, di mana harganya terbilang tinggi.

Pembangkit ini juga dipilih sebagai peaker karena memiliki kecepatan masuk ke sistem (ramping rate) yang tinggi dibandingkan dengan pembangkit batu bara.

Sementara itu Bisnis mencatat milik keluarga Kalla, PT Bukaka Teknik Utama Tbk. (BUKK) melalui anak usahanya, PT Bukaka Mega Investama (BMI) mengakuisisi 25% saham PT Kerinci Merangin Hidro pada 2015 lewat pembelian saham baru.

 Aksi korporasi ini dilakukan karena perseroan melalui BMI memiliki rencana untuk mengembangkan bisnis pembangkit listrik tenaga air melalui KMH. Sampai saat ini belum bisa diketahui berapa komposisi BMI di perusahaan pembangkit tersebut.