Ini Penjelasan Pemerintah Soal Kenaikan Tunjangan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS

Kementerian Keuangan angkat bicara soal kebijakan kenaikan tunjangan direksi dan dewan pengawas BPJS yang dilakukan di tengah kinerja BPJS Kesehatan yang mengalami defisit. 
Achmad Aris
Achmad Aris - Bisnis.com 13 Agustus 2019  |  12:12 WIB
Ini Penjelasan Pemerintah Soal Kenaikan Tunjangan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS
Calon pasien menunggu antrean di RSUD Jati Padang, Jakarta, Senin (7/1/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan angkat bicara soal kebijakan kenaikan tunjangan direksi dan dewan pengawas BPJS yang dilakukan di tengah kinerja BPJS Kesehatan yang mengalami defisit. 

Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa pada awalnya BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat usulan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan/penambahan beberapa komponen Manfaat Tambahan Lainnya bagi anggota dewan pengawas dan dewan direksi BPJS, yang diatur dalam PMK No. 34/2015, antara lain: kenaikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan perumahan, serta peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga.

"Usulan-usulan tersebut antara lain dilandasi pertimbangan perlunya penyesuaian manfaat mengingat sejak 2015 belum dievaluasi," jelasnya melalui keterangan resmi, Selasa (13/8/2019).

Atas usulan tersebut, jelasnya, pemerintah menolak berbagai tunjangan yang diusulkan dan menilai hanya satu komponen yang layak dipenuhi dan ini sesuai dengan ketentuan yang diterima : ASN/TNI Polri - pegawai non-ASN yaitu pemberian Tunjangan Cuti Tahunan menjadi 2 (dua) kali gaji - yang diperlakukan seperti gaji ke 13 dan gaji ke 14 Tunjangan Hari Raya (THR) - yang berlaku bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Nufransa menjelaskan, penyesuaian Tunjangan Cuti Tahunan bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS tersebut antara lain dengan pertimbangan:

Pertama, selaras dengan hak dan kewajiban pegawai BPJS yang mendapatkan 14 kali gaji setahun dalam bentuk THR dan Gaji Ketiga belas;

Kedua, selama ini Direksi dan Dewan Pengawas BPJS hanya mendapatkan THR sehingga untuk menjaga keselarasan hak dengan pegawai BPJS maupun aparatur pemerintah, maka penyesuaian Tunjangan Cuti Tahunan ini merupakan pengganti pemberian gaji ketiga belas.

Ketiga, penyesuaian Manfaat Tambahan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS tersebut tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

"Pembayaran Manfaat Lainnya tersebut [termasuk di dalamnya adalah Tunjangan Cuti Tahunan] menggunakan Dana Operasional BPJS dan tidak menggunakan sumber dana dari APBN," tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpjs

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top