Jokowi Melarang Perombakan Direksi Bank BUMN, Menteri Rini Melenggang?

Tidak ada urgensi untuk merombak direksi BUMN dalam waktu dekat. Bank pelat merah dalam beberapa waktu terakhir mencatat profitabilitas di atas rata-rata.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 14 Agustus 2019  |  06:46 WIB
Jokowi Melarang Perombakan Direksi Bank BUMN, Menteri Rini Melenggang?
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meresikan 10 SPBU baru di sepanjangn Tol Trans-Jawa. - Istimewa.

Bisnis, JAKARTA - Senin (12/8), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada kabinet untuk tidak mengambil kebijakan strategis menjelang masa transisi pemerintahan periode kedua.

Publik pun menjadi geger, karena beberapa hari sebelumnya sejumlah perusahaan terbuka milik negara mengumumkan rencana perubahan pengurus perseroan. Dalam keterbukaan informasi, agenda tersebut adalah usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini Rini Soemarno.

Moeldoko bersikeras arahan RI 1 dalam rapat kabinet merupakan perintah langsung kepada para pembantu presiden. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab moral bagi siapapun yang tengah duduk di kursi menteri.

Dia menegaskan, yang dimaksud kebijakan strategis itu larangan untuk mengganti jabatan dan posisi tertentu, termasuk direksi BUMN. Alasan presiden terbilang rasional, dia ingin menjelang akhir masa jabatan pemerintahan 2014—2019 stabilitas nasional tetap terjaga. Jokowi tidak mau para menteri yang masih menjabat justru mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menjadi beban penerusnya.

Berdasarkan keterbukaan informasi, lima perusahaan negara memiliki agenda pergantian pengurus perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebanyak empat di antaranya bank pelat merah, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Secara berurutan, RUPSLB akan mereka laksanakan pada 28 Agustus, 29 Agustus, 30 Agustus, dan 2 September 2019.

Adapun, mata acara pergantian pengurus perseroan bukan barang baru. Kurang dari 4 bulan yang lalu, Kementerian BUMN selaku pemegang saham melakukan RUPSLB pada empat bank pelat merah dengan agenda serupa. Beberapa direksi dan komisaris telah diperbaharui, sedangkan sisanya masih menjabat posisi yang sama.

Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah mengatakan dalam waktu dekat bukanlah saat yang tepat untuk merombak pengurus perusahaan pelat merah. Dari segi etis, tidak elok mengganti jabatan strategis dalam masa transisi.

Dia sepakat dengan alasan Presiden Jokowi agar tidak meninggalkan beban bagi menteri pengganti. “Apalagi kemarin [Mei 2019] juga sudah RUPSLB dengan agenda sama [pergantian pengurus perseroan],” katanya dalam sebuah diskusi, Selasa (13/8).

Selain itu, tidak ada urgensi untuk merombak direksi BUMN dalam waktu dekat. Bank pelat merah dalam beberapa waktu terakhir mencatat profitabilitas di atas rata-rata.

DUA BANK

Meskipun memang dua di antaranya, BNI dan BTN, menutup semester I/2019 dengan capaian kinerja yang menurun dibandingkan dengan tahun lalu. BNI melaporkan laba bersih melambat, sedangkan BTN malah merosot.

“Tetapi bank-bank itu masih untung dan tidak ada indikator yang menunjukan kinerja mereka dalam tanda bahaya,” jelas Piter.

Menurutnya, bank pelat merah, sejatinya telah memiliki sistem yang menjaga bisnis tumbuh berkesinambungan. Dengan kata lain, siapapun yang menjadi nakhoda akan mampu menjaga kapal menjauh dari kata merugi.

Piter manambahkan bahwa bagi bank besar, utamanya BUMN, rentabilitas dan profitabilitas tidak bergantung lagi pada kinerja direksi. Pasalnya mereka memiliki keistimewaan untuk mengelola dana pemerintah dan juga ikut serta membiayai proyek negara.

“Secara umum bank besar itu juga COF [beban dana] rendah. Mereka punya daya jangkau untuk dapat untuk besar tanpa harus punya terobosan,” kata Piter.

Pernyataan Piter ada benarnya. Pada tahun lalu, saat kredit belum tumbuh kencang, bank BUMN justru mencetak rekor pertumbuhan laba. Padahal seperti diketahui, fungsi intermediasi sejatinya menjadi lahan utama bank untuk mendulang cuan.

Pada tahun ini kinerja moncer bank BUMN berlanjut, meski tidak semuanya. Bank Mandiri misalnya yang mencetak laba Rp13,5 triliun atau tumbuh 11% secara tahunan (year-on-year/yoy) per Juni 2019.

Begitu pula dengan BRI yang membukukan pertumbuhan laba bersih 12,01% yoy menjadi Rp16,3 triliun. Kinerja tersebut dicapai dengan kondisi industri yang tengah berjibaku dengan penurunan margin bunga bersih (net interest margin/NIM).

Anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno menilai pergantian pengurus BUMN sah saja untuk dilakukan oleh Menteri BUMN Rini S Soemarno. Namun, kementerian harus memiliki argumen yang rasional.

Karena sejatinya setiap per­gan­tian tentu saja telah mendapat restu dari Jokowi. Mengutip pernyataan Piter, tidak mungkin seorang menteri berani mengganti direksi perusahaan BUMN yang menguasai 40% aset perbankan Tanah Air tanpa lampu hijau dari orang nomor satu negara ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bank bumn

Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top