Bisnis.com, JAKARTA - Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BBRI melemah 1,4 persen pada pembukaan pagi hari ini, Jumat (30/8/2019).
Hal ini seiring dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan kejadian yang mengikutinya, kemarin (29/8/2019).
Di sisi lain saham bank berkode BBTN justru menguat tipis. Pada pembukaan pagi hari ini, saham BTN naik 0,5 persen dibandingkan dengan harga penutupan kemarin.
Namun, harga saham BBTN terpantau terus merosot sejak 19 Juni 2019. Saat ini per lembar saham dilego dengan harga Rp2.740, sedangkan pada pembukaan pagi hari ini Rp2.030.
Seperti diberitakan sebelumnya, RUPSLB BTN memutuskan memberhentikan Maryono sebagai Direktur Utama. Suprajarto, yang saat RUPSLB itu berlangsung masih menjabat sebagai Direktur Utama BRI ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Maryono.
Tak lama setelah hasil RUPSLB beredar di media massa, Suprajarto menyatakan mundur dari keputusan pemegang saham BTN. Pasalnya, dia mengaku tidak pernah diajak berdiskusi mengenai keputusan tersebut.
"Hasil RUPSLB BTN siang ini yang sudah rekan-rekan media ketahui, dan saya sendiri baru tahu setelah membaca berita dari media bahwa saya ditetapkan sebagai Direktur Utama BTN, dimana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini sebelumnya, apalagi diajak musyawarah," kata Suprajarto di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Suprajarto adalah Direktur Utama BRI sejak 2017. Sebelumnya dia menjabat Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada 2015–2017 dan Direktur Bidang Jaringan dan Layanan BRI 2007--2015.
Sementara itu, Serikat Pekerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mempermasalahkan hasil RUPSLB BTN yang memutuskan mengganti Maryono dengan Suprajanto.
Ketua Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara mengatakan penolakan dilakukan karena mereka menganggap keputusan RUPSLB merupakan bentuk perlawanan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno atas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai informasi, Jokowi sempat berpesan kepada jajarannya di Kabinet Kerja agar tidak mengambil keputusan strategis sebelum masa jabatannya habis pada Oktober 2019.
"Ini merupakan bentuk perlawanan Menteri BUMN terhadap instruksi Presiden Joko Widodo terkait larangan untuk setiap Menteri mengambil kebijakan strategis, dimana RUPS di BUMN dengan agenda pergantian Direksi merupakan sebuah kebijakan yang strategis," kata Satya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (29/8/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
