Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memastikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelolanya akan naik pada awal 2020, meskipun belum terdapat regulasi terkait kenaikan tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam konferensi pers Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyesuaian Iuran JKN–KIS, Rabu (11/9/2019) di Jakarta.
Rusli menjelaskan, dirinya memastikan informasi rencana kenaikan iuran tersebut saat rapat dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebelum konferensi pers tersebut digelar.
"Saat berbincang tadi, saya bertanya kepada Pak Dirut apakah [kenaikan iuran] jadi atau hanya isu? Jadi, beliau menjawab akan diterapkan nanti awal 2020," ujar Rusli.
Dia menyampaikan, dengan kepastian tersebut pihaknya akan menyiapkan alokasi anggaran untuk peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Rusli menjelaskan, berdasarkan prerhitungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dana yang perlu dialokasikan pasca kenaikan iuran mencapai Rp45 miliar.
Fachmi menjelaskan pihaknya mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyesuaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut menurutnya dapat mengatasi akar masalah penyebab defisit badan tersebut.
Baca Juga
"Iuran ini bukan dinaikkan, tetapi belum sesuai hitungan yang seharusnya. Tentu pada saat ini disesuaikan, tentu kami melihat apakah iuran tersebut affordable, artinya terjangkau oleh semua segmen [peserta]," ujar Fahmi dalam konferensi pers tersebut.
Rencana penyesuaian iuran tersebut dikabaran akan berlaku secara bertahap, yakni pada September 2019 untuk segmen PBI dan Januari 2020 untuk segmen lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
