Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Laris Manis KPR Bersubsidi, Hingga Akhir September Kuota Sudah Habis

Terbatasnya kuota subsidi pemerintah untuk pembiayaan perumahan menyebabkan penyaluran kredit perbankan untuk segmen ini relatif terbatas. Padahal, pasar hunian bersubsidi tergolong gemuk, dan seharusnya dapat menjadi tumpuan pertumbuhan kredit perbankan.
Perumahan sederhana di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, yang pemilikannya dibiayai KPR BTN./Antara-Seno
Perumahan sederhana di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, yang pemilikannya dibiayai KPR BTN./Antara-Seno

Bisnis.com, JAKARTA — Terbatasnya kuota subsidi pemerintah untuk pembiayaan perumahan menyebabkan penyaluran kredit perbankan untuk segmen ini relatif terbatas. Padahal, pasar hunian bersubsidi tergolong gemuk, dan seharusnya dapat menjadi tumpuan pertumbuhan kredit perbankan.

Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Budi Satria menyampaikan bahwa kredit hunian segmen subsidi masih menjadi penggerak utama pertumbuhan kredit konsumer perseroan.

Emiten bank dengan kode saham BBTN ini memiliki pangsa pasar rumah subsidi lebih dari 90% melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sayangnya, kuota FLPP yang disediakan pemerintah relatif terbatas, sehingga berimbas pada lambatnya laju penyaluran kredit bank. Padahal, segmen ini menjadi tumpuan di saat kredit pemilikan rumah (KPR) komersial tumbuh melambat.

“Permintaan properti memang sedikit melambat, justru demand paling tinggi adalah rumah subsidi. Sekarang terbalik, rumah subsidi demand-nya tinggi tapi kuotanya tidak ada,” katanya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Adapun, per Juli 2019 BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan untuk program sejuta rumah sebanyak 503.974 unit dengan nilai kredit sebesar Rp43,64 triliun.

Perseroan mendapat kuota tambahan KPR subsidi dengan skema FLPP sekitar 2.467 unit. Namun, Budi menyampaikan, kuota tambahan ini pun telah habis.

“Kemarin dapat tambahan 2.500 unit tapi sudah habis. Sekarang tinggal sisa 7.000 sudah di pipeline,” jelas Budi.

Untuk mengantisipasi agar KPR subsidi tetap berjalan, perseroan pun akan mengandalkan skema baru, yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT.

BP2BT untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah dengan Bank Dunia. BTN mendapat kuota sekitar 13.000 unit dan telah menyalurkan kredit sekitar 50 unit.

Namun, imbuh Budi, KPR subsidi dengan skema BP2BT pun masih memiliki sejumlah kendala, salah satunya adalah penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF). Pasalnya, belum semua pemerintah daerah bisa mengeluarkan SLF.

BP2BT meringankan subsidi uang muka hingga 40% atau dengan jumlah maksimal Rp40 juta untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya. Tingkat bunga skema ini disesuaikan dengan suku bunga kredit di tingkat pasar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Maria Elena

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper